Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah tudingan yang menyebut Gubernur Anies Baswedan melobi DPRD DKI untuk menggagalkan interpelasi Formula E.
Sebagai informasi, rapat paripurna dengan pembahasan interpelasi Formula E gagal terlaksana pada Selasa (28/9/2021).
Pasalnya, paripurna tak memenuhi kuorum setelah tujuh fraksi, yaitu Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, Golkar, NasDem, dan PKB-PPP mangkir rapat.
"Tidak ada upaya-upaya mempengaruhi satu sama lain, apalagi mengintervensi," ucapnya, Kamis (30/9/2021).
Politisi Gerindra ini menyebut, pihaknya menghormati jalannya proses usulan interpelasi di internal DPRD DKI Jakarta.
Untuk itu, Ariza menegaskan, Pemprov DKI tak ikut campur soal pembahasan usulan interpelasi Formula E ini.
"Enggak ada lobi-lobi, kita kan eksekutif melaksanakan tugas eksekutif, DPRD melakukan tugas legislatif. Kami saling menghormati satu sama lain," ujarnya di Balai Kota.
Baca juga: PSI Tuduh Tujuh Fraksi Tolak Interpelasi Bolos Rapat Pilih Ditraktir Makan Anies, PAN: Jahat Sekali
"Semua punya kewenangan masing-masing, kita semua sudah sangat dewasa. Punya sikap masing-masing, kita hormati sikap semuanya," sambungnya.
Orang nomor dua di DKI ini pun berharap, situasi di DPRD yang kini sedang memanas akibat adanya beda pendapat soal interpelasi ini bisa segera mereda.
"Kami tentu berharap semua hubungan kita tetap terus baik antara DPRD dengan Pemprov DKI. Kami jaga terus, hubungan kita selama ini cukup baik dan harmonis," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, rapat paripurna pengajuan hak interpelasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kebijakan penyelenggaraan Formula E yang digagas Fraksi PDIP dan PSI, gagal digelar Selasa (28/9/2021) kemarin.
Hal ini lantaran anggota DPRD DKI Jakarta yang hadir tak memenuhi kuorum.
Hanya 32 anggota dari dua fraksi yang hadir, sementara anggota dari tujuh fraksi menolak ikut serta.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi kecewa dengan cara komunikasi politik tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta penolak interpelasi yang dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Mohamad Taufik.
Taufik dianggap menggawangi absennya tujuh fraksi pada rapat paripurna usulan iterpelasi terkait penyelenggaraan Formula E hari ini.
Prasetyo menyebut tujuh fraksi, PAN, PKS, Golkar, Demokrat, PKB-PAN, Gerindra dan Nasdem sebagai parlemen jalanan.
Baca juga: Jalan Buntu 2 Fraksi DPRD DKI Interpelasi Anies Soal Formula E, Saling Sindir Prasetyo Vs Taufik
Sebab, mereka menggelar diskusi di luar ruang formal rapat, yakni di tempat makan.
Hal ini dikatakan Prasetyo setelah rapat paripurna pembahasan Interpelasi Formula E diskors lantaran hanya dihadiri 32 anggota dewan.
"Sebetulnya di sini diskusinya, jangan diskusinya di restoran lagi, di restoran lagi," ucapnya, Selasa (28/9/2021).
Politikus senior PDIP ini menyebut gaya parlemen jalanan yang dipraktikkan tujuh fraksi merupakan inisiasi Taufik.
"Saya juga bingung, sabahat saya M. Taufik (Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra) itu memberikan masukan kepada juniornya memakai parlemen jalan," ujarnya di gedung DPRD DKI.
Baca juga: Soal Interpelasi Formula E, PDIP: Bukan EmosionaI, Ini Masalah Hak
"Di sini tempatnya, ayo kita diskusi, ayo kita berdebat. Jangan kita bermain di luar, ada waktunya, ada jadwalnya, semua harus hadir, kan semua terjadwal," tambahnya menjelaskan.
Sebagai informasi, tujuh fraksi yang sebelumnya menolak interpelasi ini menggelar konferensi pers di Restoran Tesate di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat.
Mereka menyampaikan kekecewaan mereka atas dijadwalkannya rapat paripurna pembahasan interpelasi Formula E siang tadi.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi itu pun dianggap menabrak aturan dan menyebut rapat paripurna tersebut ilegal.
Tak hanya sekali, politik 'meja makan' juga sebelumnya juga dilakukan oleh ketujuh fraksi penolak interpelasi Formula.
Sebelumnya, mereka sempat diundang makan malam oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di rumah dinasnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN Zita Anjani yang turut hadir dalam rapat itu mengakui, Anies sempat membahas soal Formula E.
"Benar, kami bahas Formula E," ucapnya saat dihubungi TribunJakarta.com, Jumat (27/8/2021).
Dalam pertemuan itu, Zita menyebut, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga memberikan gambar soal untung ruginya menggelar Formula E pada Juni 2022 mendatang.
"Pak Anies kasih paparan langsung ke kami, pakai data. Jadi silaturahmi dan penjabatan data," ujarnya.
PDIP ancam coret anggaran Formula E
Fraksi PDIP mengeluarkan ancaman penncoretan alokasi anggaran Formula E yang ditaksir lebih Rp 1,2 triliun bakal dicoret dalam pembahasan anggaran DPRD dan Pemrpov DKI Jakarta.
"Nih sinyal, sinyal yang kuat dari anggota Fraksi PDI Perjuangan ketika pembahasan APBD perubahan beberapa hari kedepan dan APBD 2022," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono di DRPD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (28/9/2021).
"Nih sinyal belum resmi sikap fraksi tapi tuh sinyal, alokasi untuk Formula E diperintahkan untuk dicoret. Diperintahkan seperti itu ini sinyal kuat, sinyal kuat yang tentunya ada sinyal seperti itu di paripurna interpelasi," tandasnya.
Ia memastikan, terkait pencoretan alokasi anggaran untuk Formula E ini berlaku secara keseluruhan.
Nantinya para anggota Fraksi PDIP di empat komisi DPRD DKI Jakarta akan dikerahkan untuk menolak alokasi anggaran Formula E yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta pimpinan Anies Baswedan.
Baca juga: Gilbert Simanjuntak Sindir 7 Fraksi yang Tak Hadiri Rapat Pengajuan Interpelasi Formula E
"Jadi teman-teman semua, semua komisi di lima komisi hanya satu komisi yang tidak dilekatkan alokasi anggaran Formula E, hanya satu komisi, yaitu Komisi C. Semuanya ada dilekatkan alokasi anggaran untuk membantu terselenggara Formula E," ungkapnya.
"Jadi pembiayaan Formula E itu tidak hanya kita dilihat di Dispora saja dan PMD Jakpro, karena di luar itu semua komisi di masukkan. Komisi A misalkan ada Satpol PP di situ, Komenko di situ, Damkar, di situ banyak. Tugas kita adalah menyisir itu ke depan agar tidak dilekatkan kegiatan atau biaya penyelenggaraan Formula E," tandasnya.
Melalui pemberitaan sebelumnya, Fraksi lainnya, yakni Fraksi PSI juga telah mempertanyakan soal biaya penyelenggaraan Formula E.
Mahalnya biaya penyelenggaraan Formula E ini menjadi sorotan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
Terlebih, selama ini anggaran untuk memenuhi syahwat mas Anies menggelar Formula E memang diambil dari APBD DKI.
Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo pun membandingkan biaya penyelenggaraan Formula E di Jakarta dengan kota-kota lain di dunia.
Ia menyebut, penyelenggaraan Formula E di Montreal, Kanada hanya menelan biaya sebesar C$151.000 atau setara Rp1,7 miliar.
"Bahkan kota Roma, Italia dibebaskan biaya commitment fee hingga penyelenggaraan 2025," kata Anggara, dalam keterangan tertulis Kamis (16/9/2021).
Politisi muda ini pun meminta Pemprov DKI dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) jeli dan mempertanyakan alasan mahalnya biaya komitmen Jakarta dibandingkan kota lain di dunia.
"Ini patut dipertanyakan, mengapa biaya commitment fee Formula E Jakarta sangat tinggi dan jelas membebani APBD Jakarta," lanjutnya.
“Lalu, mengapa Montreal hanya membayar lima persen dari biaya commitment fee yang ditagihkan Dispora," tambahnya menjelaskan.
Baca juga: Ketua DPRD DKI Dilaporkan ke Badan Kehormatan oleh Fraksi Penolak Interpelasi Formula E
Rencana Pemprov DKI Jakarta menggelar balapan mobil listrik Formula E di ibukota mendapat penolakan dari Fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta.
Fraksi PDIP dan PSI di DPRD lantas menggulirkan usulan hak interpelasi ditandatangani oleh 33 anggota dewan dari dua fraksi itu.
Kedua fraksi itu menilai ajang Formula E tak sepatutnya menjadi prioritas di tengah penanganan pandemi Covid-19 serta potensi kerugian negara dari ajang Formula E.
Namun, tujuh fraksi menolak hak interpelasi Formula E, yaitu Golkar, PKS, Demokrat, PAN, NasDem, Gerindra, dan PKB-PPP.
Isu semakin hangat ketika perwakilan tujuh fraksi itu memenuhi undangan makan malam Anies Baswedan di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/8/2021).
Dan pada Selasa (28/9/2021) hari ini, rencana Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda usulan pengajuan hak interpelasi untuk Anies Baswedan batal dilaksanakan lantaran tujuh fraksi menolak menghadiri rapat tersebut.
Selain itu, perwakilan tujuh fraksi yang menolak interpelasi juga melakukan pertemuan dan konferensi pers di Restoran Tesate di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat.
Mereka menyampaikan kekecewaan mereka atas dijadwalkannya rapat paripurna pembahasan interpelasi Formula E.