Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi santai pernyataan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi yang menyebut tak ada investor mau jadi sponsor Formula E.
Politisi senior Gerindra ini pun tak mau ambil pusing dengan pernyataan itu dan menyebut siapapun bisa menyampaikan aspirasinya.
"Ya itu pendapat masing-masing, ini Indonesia negara demokrasi dan reformasi, semua boleh berpendapat," ucapnya di Balai Kota, Kamis (3/2/2022) malam.
"Yang pentingnya semua kompak bersatu membangub bangsa dengan cara masing-masing," sambungnya menjelaskan.
Dalam pernyataannya, Prasetyo menuding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlalu mempolitisasi Formula E.
Hal ini kemudian yang membuat kegaduhan politik dan para investor pun jadi enggan terlibat di dalamnya.
Baca juga: Politikus PSI Diperiksa KPK Soal Dugaan Korupsi Formula E: Ungkap Aliran Dana dan Serahkan Dokumen
Baca juga: Zita Anjani Dukung Studi Banding Formula E ke Diriyah, PSI Endus Ketidakberesan:Jelas Tak Masuk Akal
Belum adanya investor ini juga yang menyebabkan BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) harus mengeluarkan dana perusahaan untuk menalangi pembuatan trek Formula E.
Menurut rencana, arena balap mobil bertenaga listrik akan dibangun di kawasan Ancol, Jakarta Utara di bulan Februari ini.
Walau demikian, sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut perihal pembangunan sirkuit.
Ariza pun enggan menjelaskan lebih detail terkait pembangunan lintasan balap ini.
"Pembangunan sirkuit Formula E dan hal teknis silakan diskusikan dengan Jakpro ya," kata Ariza.
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut, tak ada investor yang mau memberikan sponsor untuk penyelenggaraan Formula E.
Politisi yang akrab disapa Pras ini menilai, para investor enggan masuk lantaran ajang balap mobil listrik ini sudah diseret ke ranah politik.
Baca juga: Selidiki Dugaan Korupsi Formula E, Wakil Ketua Komisi E DPRD dari PSI Dipanggil KPK
Hal ini terjadi saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumpulkan tujuh fraksi di DPRD untuk mangkir dalam rapat Paripurna Interpelasi Formula E yang diinisiasi PDIP dan PSI.
"Setelah waktu itu semua terkait Formula E adalah peristiwa politik," ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (3/2/2022).
Belum lagi rencana penyelenggaraan Formula E yang terus menerus menuai polemik masyarakat.
Awalnya, Pemprov DKI menyatakan sebagai pihak yang akan menyelenggarakan balap mobil listrik terbesar di dunia ini.
Ini dibuktikan dengan Instruksi Gubernur Anies Baswedan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga untuk menganggarkan dan membayar commitment fee Formula E sebesar Rp560 miliar pada 2019 silam.
Hal berbeda justru disampaikan Anies pada 2021 kemarin, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyatakan bahwa gelaran Formula E merupakan Business to Business.
Tak lama berselang, ia menunjuk politisi NasDem Sahroni sebagai Ketua Pelaksana Formula E.
Serangkaian peristiwa ini kemudian disebut politisi senior PDIP sebagai penyebab Formula E tak kunjung diminati investor.
Terlebih, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berakhir Oktober 2022 mendatang.
"Pengusaha enggak mau terlibat dalam kegaduhan politik. Makanya mereka nggak mau investasi di Formula E," ujarnya.
Belum Dapat Sponsor
BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) akui dana untuk pembangunan Formula E dari sponsor belum masuk.
Hal ini diungkap oleh Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakpro sekaligus Managing Director Formula E, Gunung Kartiko.
"Ya jadi total yang dibutuhkan dengan yang kemarin sampai dengan sekarang itu sekitar Rp 150 miliar (dana pembangunan trek secara total). Sebagian itu sudah dibeli sejak tahun 2019, sekitar Rp 70 miliar. Nah ini akan kita tutup rencananya ini dari sponsorship dan partnership," jelasnya di ruang rapat Komisi B DPRD DKI, Senin (24/1/2022).
Pernyataan itu pun terus dicecar oleh Komisi B DPRD. Di mana anggota Komisi B DPRD Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak menanyakan kelanjutan sponsorship yang disebutkan.
Pasalnya, dana untuk Formula E memang digadang-gadang dari sponsor dan tak memakai APBD DKI 2022.
"Itu pertanyaan saya td siapa sponsorship dan partnership nya?. Apa konsesi yang kalian kasih buat mereka? Karena gaada sinterklas didunia ini," tanya Gilbert.
Sayangnya, Gunung justru mengaku bahwa dana sponsor belum masuk.
Hal ini lantaran belum ada hitam diatas putih mengenai perjanjian dengan pihak sponsor.
Simpelnya, kata Gunung, sponsorship belum dibuka secara resmi.
"Jadi sponsorship belum secara resmi kita open, tapi secara verbal secara pendekatan networking yang berminat walaupun belum bisa kita declare (umumkan) disini, karena belum hitam di atas putih," ungkapnya.
Gunakan Uang Perusahaan Untuk Talangi Pembangunan Trek Formula E
Dicecar Komisi B DPRD DKI, jawaban BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) terkait dana penyelenggaraan Formula E berubah-ubah.
Diketahui, Komisi B DPRD DKI menggelar rapat dengan Jakpro sejak pukul 10.00 WIB.
Disela rapat, anggota Komisi B DPRD meminta kejelasan terkait ajang balap Formula E. Terutama menyoal anggaran untuk pembangunan trek Formula E.
Mulanya, Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakpro sekaligus Managing Director Formula E, Gunung Kartiko mengatakan pembangunan untuk Formula E menghabiskan dana Rp150 miliar.
Di mana Rp70 miliarnya telah digunakan untuk pembelian kebutuhan alat konstruksi pembangunan trek pada tahun 2019 lalu.
Sayangnya, sisa dana tersebut belum didapatkan lantaran dana dari pihak sponsor belum masuk.
"Jadi sponsorship belum secara resmi kita open, tapi secara verbal secara pendekatan networking yang berminat walaupun belum bisa kita declare (umumkan) disini, karena belum hitam di atas putih," ungkapnya di Gedung DPRD DKI, Senin (24/1/2022).
Sontak hal ini pun menimbulkan tanda tanya besar diantara anggota Komisi B DPRD DKI.
Anggota Komisi B DPRD DKI Manuara Siahaan langsung menanyakan kelanjutan pembangunan sirkuit atau trek Formula E, mengingat waktu yang tersisa hanya 130 hari lagi.
"Pak kita ini bagian dari pemerintah gak ingin bapak gagal. Tadi bapak sampaikan, saya bertanya, uangnya udah masuk belum? bapak (Gunung) bilang belum. Minggu depan bapak tetapkan pemenang pelaksanaan konstruksi trek, tapi uangnya belum tersedia," tanyanya.
"Saya tanya sekali lagi bapak jangan salah jawab. Tidak boleh tanda tangan kontrak perjanjian kalau uangnya tidak tersedia pak. Tolong luruskan," lanjutnya.
Gunung menjawab untuk sementara pihak Jakpro menggunakan dana 'talangan' yang bersumber dari dana korporasi perusahaan mereka.
Dana tersebut diakui berjumlah Rp50 miliar dan ada dalam bentuk tunai.
"Jadi dana korporasi ada secara cash," ucapnya.
Sebagai pembuktian, Manuaran pun berencana bakal mengecek kebenaran ini.
"Jadi saya pastikan uang sekitar Rp 50 miliar untuk bangun trek ada? Available ya? Besok kita cek uangnya itu," tandasnya.