Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM - Partai Solidaritas Indonesia sempat merespon polemik pemilu 2024.
Dimana polemik seputar pemilu 2024 antara lain wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga penundaan pemilu 2024.
Hal itupun disikapi oleh Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis (LKS) PERSPEKTIF, Jakarta Andre Vincent Wenas dalam keterangan tertulis, Selasa (8/3/2022).
"PSI yang walau sebagai parpol non-parlemen diminta (didesak?) untuk ikut merespon/bersikap terhadap perilaku politik (political behavior) para elit parpol parlemen. Apa yang mesti direspon?" katanya.
Andre pun menyinggung tiga ketum parpol yakni Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan yang merspon cetusan Menteri Bahlil soal penundaan pemilu atau perubahan periodisasi masa jabatan presiden.
Baca juga: Viral PSI Kabupaten Bekasi Borong Minyak Goreng Lalu Jual Murah ke Warga: Kok Bisa? Katanya Langka?
"Itulah yang mesti direspon. Risiko dalam berpendapat adalah bakal ada yang pro, tapi ada juga yang kontra. Tak mengapa itu biasa saja, yang penting diusahakan jangan sampai ada yang salah tangkap pesannya. Ini bisa bikin repot,"katanya.
Ia lalu mengingatkan respon PSI terhadap sikap ketiga ketum parpol parlemen itu.
Dimana Sekjen PSI Dea Tunggaesti merespon wacana tersebut.
“Bila partai-partai di DPR melihat ada aspirasi yang kuat dimana rakyat ingin agar Pak Jokowi meneruskan kepemimpinannya untuk periode ketiga, maka jalan satu-satunya adalah melalui proses amandemen UUD 1945 sehingga memungkinkan jabatan presiden dibatasi dengan maksimal tiga periode,” kata Dea.
Sebelumnya, kataAndre, juga ditegaskan oleh Dea bahwa PSI menolak penundaan Pemilu Serentak 2024.
Jadi harus tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024, lantaran itu adalah keputusan yang didasari kesepakatan antara KPU, pemerintah dan wakil rakyat (DPR).
Baca juga: Pengamat Nilai Sikap Politik PSI Cerminkan Presiden Jokowi
"Argumen soal “krisis ekonomi” lantaran pandemi sebagai alasan penundaan pemilu juga ditolak," tuturnya.
Pertama, kata Andre, semua pihak mesti ingat kembali bahwa konteks sistem politik kita adalah demokrasi perwakilan.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Lalu situasinya pada Februari lalu ada tiga ketum parpol parlemen yang mengusulkan perubahan jadwal pemilu. Faktanya ketiga parpol parlemen itu punya 187 kursi di parlemen.
"Ini artinya mereka bisa diasosiasikan sebagai representasi perwujudan (sebagian) suara rakyat juga bukan?" tanyanya.