Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menjadi sorotan setelah mengeluarkan kebijakan mengganti nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan istilah Rumah Sehat untuk Jakarta.
Hal ini pun memicu polemik dan mendapat tanggapan beragam dari banyak kalangan.
Ada yang mendukung, namun tak sedikit pula yang menghujat kebijakan yang dibuat eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.
Kebijakan mengganti nama ini bukan kali pertama dikeluarkan Gubernur Anies Baswedan.
Sejak dirinya menjabat sebagai orang nomor satu di ibu kota pada 2017 lalu, ada banyak serangkaian kebijakan pergantian nama yang dibuat Anies.
Baca juga: Anies Baswedan Ubah Nama RSUD, Ini Daftar Lengkap 31 Lokasi Rumah Sehat untuk Jakarta
TribunJakarta.com pun coba merangkum rangkaian kebijakan pergantian nama yang dilakukan di era Gubernur Anies Baswedan.
1. Mengganti Program Normalisasi menjadi Naturalisasi
Sejak awal menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan langsung mengubah nama program normalisasi menjadi naturalisasi.
Adapun normalisasi merupakan program unggulan pencegahan banjir di era Gubernur Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (BTP).
Baca juga: Anies Baswedan Ganti RS Jadi Rumah Sehat Jelang Lengser, Gilbert PDIP: Pengalihan Isu Pagar JIS
Namun sayang, program naturalisasi di era Gubernur Anies Baswedan ini tak berjalan baik.
Hal ini terjadi karena Anies tak kunjung melakukan pembebasan lahan di sekitar bantaran Kali Ciliwung.
Alhasil, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tak bisa melakukan pengerjaan fisik normalisasi atau naturalisasi sungai
2. Mengganti Program OK OCE dengan Jakpreneur
One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship (OK OCE) sejatinya merupakan program unggulan di era Gubernur Anies Baswedan.