Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo buka suara soal perpecahan di tubuh Pemprov DKI yang sebelumnya diungkapkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
Politikus muda ini pun khawatir, perpecahan ASN bisa mempengaruhi kinerja Pemprov DKI Jakarta.
"Jika isu ini benar adanya, berbahaya untuk jalankan pemerintahan. Kebijakan bisa jadi tidak sinkron dan kerja tidak maksimal," ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/8/2022).
Ara, sapaan akrabnya pun meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turun tangan menyelesaikan masalah ini.
Ia pun meminta agar proses rekrutmen pegawai bisa lebih diperketat agar posisi penting di jajaran Pemprov DKI bisa diisi orang-orang yang profesional dan penuh integritas.
Baca juga: Ikut Tanda Tangan SK, Anak Buah Anies Baswedan Mengaku Tak Tahu Ada Pungli Guru Honorer
"Harus dievaluasi selama ini proses rekrutmen pejabat kita, kubu-kubuan seperti ini berawal dari nepotisme pengisian jabatan," ujarnya.
"Terapkan sistem meritokrasi tanpa terkecuali. Kuatkan sistem talent pool dan apresiasi berbasiskan kinerja," sambungnya.
Ara, sapaan akrab Anggara menilai, masalah ini jadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Ia pun meminta agar masalah ini bisa segera dituntaskan sebelum Gubernur Anies lengser pada 16 Oktober 2022 mendatang.
"Harus segera diklarifikasi dan diselesaikan oleh pak Anies sebelum habis jabatan. Jangan sampai Penjabat (Pj) Gubernur kerepotan karena ini," tuturnya.
Baca juga: Muncul Isu Perpecahan hingga Adanya Sekda Bayangan, Gembong PDIP Minta Pejabat Pemprov DKI Evaluasi
Ketua DPRD Ungkap Ada Sekda Bayangan di Pemprov DKI
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengungkap adanya perpecahan di tubuh Pemprov DKI.
Ia menyebut, Pemprov DKI kini terbelah menjadi dua kubu, yaitu kelompok umum dan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
"Sekarang ada satu dilematis di pemerintah eksekutif, sudah ada geng-gengan ini, yaitu geng IPDN dan geng umum," ucapnya di gedung DPRD DKI, Senin (22/8/2022).