Pemprov DKI Anggarkan Rp275 Miliar untuk Jakwifi, Gembong PDIP: Lebih Prioritas CCTV

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono buka suara soal anggaran Rp275 miliar untuk penambahan titik Jakwifi pada 2023.

Kata dia, lebih prioritas penambahan CCTV di Jakartaketimbang penambahan titik Jakwifi di tahun 2023 mendatang.

"Tapi prinsip dasarnya adalah ketika saya ditanya lebih prioritas mana antara Jakwifi dengan CCTV, kalau saya lebih prioritas CCTV karena menjelang tahun politik," katanya saat dihubungi, Rabu (16/11/2022).

"dan itu selain menjelang tahun politik itu soal keamanan dan kenyaman ketika ada warga yang sedang kecelakaan maka langsung (tertangani), tetapi ini langsung sinkron semua SKPD. Maka sinkron ke SKPD ada kecelakaan ambulans datang, contohnya seperti itu," ujarnya.

Pernyataan yang dilontarkannya tentu memiliki alasan. Anggota Komisi A DPRD DKI ini menilai saat ini sudah dilaksanakan sekolah tatap muka 100 persen hingga work from office (WFO).

Baca juga: Pemprov DKI Anggarkan Rp275 Miliar untuk Jakwifi, Gembong PDIP: Lebih Prioritas CCTV

Sekalipun, pada awal pandemi, kehadiran Jakwifi memang bermanfaat lantaran membantu warga yang work form home (wfh) atau bekerja dari rumah hingga anak sekolah yang menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ).

"Kalau kaitan dengan Jakwifi saya lebih cenderung mendorong dari pada ke Jakwifi lebih baik mendorong ke CCTV."

"Program ini kalau ketika pandemi kemarin ya sgt bermanfaar ketika pandemi. Kita Fraksi PDI-Perjuangan saat itu ini meminta ini diperuntukan didaerah-daerah RW RW padat penduduk dan kumuh akhirnya oke."

"Tetapi yang menjadi masalah ketika kita reses ke masyarakat, soal lemotnya karena digunakan oleh anak-anak yang berkumpul di sana."

"Jadi jaringan menjadi lemot. Kelemhaannya di situ," lanjutnya.

PDIP Minta CCTV diperbanyak

Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengusulkan ketersediaan CCTV di Jakarta diperbanyak.

Hal ini dibutuhkan mengingat tahun 2024 menjadi tahun politik.

"Kemarin itu belum final soal Jakwifi, tapi justru kita dorong menyongsong tahun politik 2023 dan 2024 Pemprov harus mampu menciptakan suasana aman, tentram dengan memperbanyak jumlah CCTV di pelosok Pemprov DKI Jakarta. Itu yang kemarin kita usulkan," katanya saat dihubungi, Rabu (16/11/2022).

Adapun CCTV yang dimaksudkan oleh Fraksi PDIP ini terhubung ke berbagai pihak.

Sebagai contoh, ia menyebut di suatu wilayah terjadi kecelakaan. Ketika terekam kamera pengawas, maka bagian center bisa segera menghubungi ambulans untuk didatangkan ke lokasi.

"Tapi dari Fraksi PDI Perjuangan mendorong untuk pengadaan CCTV. apqlagi tahun 2023, 2024 itu kan tahun-tahun politik agar kondisi Jakarta lebih nyaman aman tertib. Arahnya ke sana. Saya lebih prioritas CCTV karena menjelang tahun politik dan itu selain menjelang tahun politik itu soal keamanan dan kenyamanan ketika ada warga yang sedang kecelakaan maka langsung, tetapi ini langsung sinkron semua SKPD. Maka sinkron ke SKPD ada kecelakaan ambulans datang. Contohnya seperti itu," lanjutnya.

Baca juga: Pemprov DKI Kalah Banding di Pengadilan Soal UMP 2022, PDIP Salahkan Anies Baswedan

Senada, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-Perjuangan Agustina Hermanto juga mengatakan hal yang demikian.

Dengan penambahan titik CCTV, maka banyak tindak pencurian yang bisa ditindak lanjuti.

"Sekarang kan isunya keamanan nih di Jakarta yang agak-agak rawan dari 2022 ini kayak begal. Kalau aku ngerasa tuh ada pencurian motor pencurian baranf-barang berharaga yang ditaruh halaman dalam arti perabotan atau apa itu banyak dan mereka smua mintanya CCTV. Ada di tindak lanjuti tp hanya satu dua dari CSR entah dari Satpol atuu Kominfo. Kan kalau bisa dianggarkan kan lebih baik," jelasnya.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News