Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono didesak untuk segera merevisi keputusannya soal kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 5,6 persen atau setara Rp4,9 juta.
Desakan ini disampaikan Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
Menurutnya, angka kenaikan UMP 2023 yang dibuat Pemprov DKI bisa meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh di ibu kota.
"Dengan kenaikan (UMP 2023) 5,6 persen buruh DKI tetap miskin," ucapnya dalam keterangan tertulis, Senin (28/11/2022).
Said Iqbal mengatakan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi Oktober lalu sangat berpengaruh terhadap harga sejumlah barang.
Baca juga: UMP 2023 Cuma Naik Jadi Rp4,9 Juta, Buruh: Heru Budi Tak Punya Rasa Peduli dan Empati
Dalam sebulan, ia pun menyebut rata-rata para buruh punya pengeluaran hingga Rp3,7 juta.
Rinciannya, biaya sewa rumah rata-rata Rp900 ribu per bulan, transportasi dari rumah pabrik dan pada hari libur bersosialisasi dengan kerabat menguras anggaran Rp900 ribu.
Kemudian, untuk makan tiga kali sehari menghabiskan Rp40 ribu sehingga sebulan menjadi Rp1,2 juta.
Belum lagi biaya listrik bulanan Rp400 ribu dan biaya komunikasi yang mencapai Rp300 ribu.
"Jika upah buruh DKI Rp4,9 juta dikurangi Rp3,7 jita sisanya hanya Rp1,2 juta. Apakah cukup membeli pakaian, air minum, iuran warga, dan berbagai kebutuhan lain?" tuturnya.
Said juga khawatir, rendahnya angka kenaikan UMP 2023 di DKI ini berdampak pada daerah-daerah lain.
Sebab, selama ini Jakarta selalu menjadi parameter dalam setiap pengambilan kebijakan.
Oleh karena itu, ia juga mewanti-wanti para bupati dan wali kota agar penetapan kenaikan UMK 2023 tidak di bawah.
"Bila tuntutan tidak didengar, mulai minggu depan akan ada aksi besar di berbagai daerah di seluruh Indonesia untuk menyuarakan kenaikan upah sebesar 10 persen sampai 13 persen," tuturnya.