Ia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mengevaluasi pemanfaatan jalur sepeda yang sudah ada.

"Menurut saya yang sudah ada (jalur sepeda) biarkan dulu sambil dievaluasi kenyataan pemanfaatannya oleh masyarakat.

Tapi jangan dibangun atau ditambah lagi.

Ini pemborosan anggaran," kata Bambang, Jumat (20/1/2023)

Diketahui, pada tahun 2023 ini, Pemprov DKI Jakarta pun hanya mendapat kucuran APBD Rp 7,5 miliar dari usulan yang mereka ajukan sebesar Rp 38 miliar.

Anggaran Rp7,5 miliar itu dialokasikan untuk tiga kegiatan, yaitu evaluasi, sosialisasi, dan optimalisasi jalur sepeda.

Untuk evaluasi jalur sepeda, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp2 miliar, kemudian sosialisasi hasil evaluasi Rp500 juta yang dibagi ke lima kotamadya di Jakarta.

Terakhir, anggaran Rp5 miliar diperuntukan untuk optimalisasi jalur sepeda, sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi.

Artinya, tak ada pembangunan jalur sepeda baru di Jakarta.

Baca juga: Bikin Gedung DPRD DKI Diobok-obok KPK, Komisi B Bakal Panggil Bos Sarana Jaya dan Coret PMD

Bambang menilai ketimbang membangun jalur sepeda, ia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk membangun pangkalan ojek.

"Seharusnya pemerintah peka terhadap ini.

Jalur sepeda yang tidak bermanfaat justru dibangun dengan biaya miliaran, tapi sepetak pangkalan ojekpun tidak dipikirkan," ujar Bambang.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News