Bikin Gedung DPRD DKI Diobok-obok KPK, Komisi B Bakal Panggil Bos Sarana Jaya dan Coret PMD

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Komisi B DPRD DKI Jakarta bakal memanggil pimpinan Perumda Sarana Jaya dalam waktu dekat.

Hal itu dilakukan untuk meminta penjelasan dari Sarana Jaya terkait perkembangaan kasus dugaan korupsi yang menjerat eks Dirut Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Nanti di rapat kerja (meminta penjelasan Sarana Jaya). Planning-nya di Februari," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, Jumat (20/1/2023).

Nama Sarana Jaya yang merupakan BUMD DKI Jakarta kembali jadi sorotan setelah penyidik KPK menggeledah gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa (17/1/2023).

Penggeledahan itu diduga merupakan pengembangan dari kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur pada tahun 2019 untuk program rumah DP 0 rupiah yang menyeret nama Yoory.

Namun, pihak KPK menyebut penggeledahan itu dilakukan untuk mencari bukti dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulogebang, Jakarta Timur pada tahun 2018.

Baca juga: Ruangan M Taufik Digeledah, Ketua Fraksi Gerindra Minta KPK Usut Tuntas Korupsi Pengadaan Lahan

Mengenai kasus yang menyeret nama eks Dirut Sarana Jaya, Ismail mengaku tak terlalu mengikuti.

Sebab, saat itu dia belum menjadi anggota DPRD DKI Jakarta.

Ismail hanya menjelaskan pada tahun 2023 ini, Sarana Jaya tak mendapatkan lagi Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk program apapun.

"Kalau Sarana Jaya kemarin yang jelas pengajuan PMD-nya ditolak. Dia ada ITF, pokoknya yang ada sifatnya dengan pengadaan lahan itu semua di nolkan dulu semua," papar Ismail.

Ismail menambahkan, DPRD DKI Jakarta telah meminta pihao Sarana Jaya untuk mengoptimalkan aset yang mereka miliki saat ini.

Gedung DPRD DKI 6 Jam Digeledah KPK

Diketahui, KPK selama enam jam menggeledah gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

KPK memeriksa enam ruangan saat menggeledah gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa (17/1/2023).