KPK Geledah DPRD Cari Bukti Korupsi Pengadaan Tanah di Pulo Gebang, Anies Siap-siap Ikut Terseret

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu sempat bikin geger.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun disebut-sebut juga berpotensi diperiksa KPK perihal dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur.

Pasalnya, tanah itu disinyalir bakal digunakan untuk program rumah DP Nol Rupiah yang digagas Anies saat kampanye 2017 silam.

"Kalau dilihat dari awal perencanaan kebijakan kan beliau yang menggagas DP Nol Rupiah, bahwa sejak awal juga sudah saya katakan bahwa ini kebijakan membohongi publik, ternyata betul saat ini," ucap Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah saat dikonfirmasi, Jumat (20/1/2023).

Menurutnya, keterangan dari Anies sangat dibutuhkan untuk membuka kasus dugaan korupsi ini bisa terang benderang.

Baca juga: Bikin Gedung DPRD DKI Diobok-obok KPK, Komisi B Bakal Panggil Bos Sarana Jaya dan Coret PMD

Terlebih, kala itu Anies merupakan atasan langsung dari Dirut Perumda Sarana Jaya Yoory C Pinontoan yang sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka.

"Tentu di implementasinya dia enggak ikut, tetapi semua ini kan mesti atas sepengetahuannya, anak buah enggak akan berani kalau tidak ada komandannya yang perintah," ujarnya.

Bila nantinya tak terbukti turut terlibat dalam dugaan korupsi, pengamat dari Universitas Trisakti ini menyebut, klarifikasi dari Anies penting bagi karier politik eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Baca juga: Bahas Tahapan Pemilu, Komisi A DPRD DKI Wanti-wanti Dukcapil Soal Data Pemilih

Pasalnya, hal ini bisa jadi batu sandungannya saat maju sebagai capres 2024 mendatang.

"Jadi menurut saya pak Anies jelaskan dan KPK juga bisa meng-clearkan saja segera supaya karier pak Anies bisa lanjut," tuturnya.

"Harapannya sebagai capres dia sudah clean biar enggak ada sandungan masalah lagi," sambungnya.

Baca juga: KPK Ubek-ubek Gedung DPRD DKI Cari Bukti Korupsi Pembelian Tanah, PSI Adem Ayem: Kami Aman

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan terkait penggeledahan yang dilakukan di gedung DPRD DKI Jakarta.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, total ada enam ruangan yang digeledah penyidik KPK selama hampir enam jam pada Selasa (17/1/2023).

"Setidaknya ada 6 ruangan yang dilakukan penggeledahan di antaranya ruang kerja di lantai 10, 8, 6, 4, 2 dan staf komisi C DPRD DKI Jakarta," ujar Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (18/1/2023).