"Saya aktif banget waktu itu, gerakin pemuda di sana, RW-nya gerah juga, kebetulan dia polisi. Sampai dia mengancam saudara saya diancam mau dilaporin ke BPN.

Saya tantangin balik, saya bilang enggak ada urusan saya saudara saya.  Bahwa saya tinggal sama saudara saya iya , tapi urusan politik saya enggak ada urusan sama dia.

Pak RW itu marah sampai pistolnya dibanting di meja di depan saya," papar Gembong menceritakan pengalaman masa lalunya.

Meski mendapat banyak tantangan, Gembong pun tetap loyal kepada PDI. Tahun 1993, Gembong naik jadi koordinator kecamatan (Korcam) PDI Kebayoran Lama.

Ujian Gembong akan loyalitasnya pada PDI diuji saat peristiwa penyerangan kantor PDI pada 27 Juli 1996 atau yang dikenal istilah Kudatuli atau Kerusuhan dua puluh tujuh Juli.

Pasca-insiden itu, Gembong mantap berada di kubu Megawati Soekarnoputri.

"Saat itu saya anak muda yang sesuai aturan. Bu Mega adalah ketua umum hasil kongres yang akhirnya jadi keputusan munas yang merupakan keputusan tertinggi dan bersama.

Tapi kok di tengah jalan mau dijegal sama teman-teman sendiri," tegas Gembong.

Baca juga: Profil M Taufik, Anggota DPRD DKI Jakarta yang Ruangnya Digeledah, Pendukung Anies Jadi Capres 2024

Selepas peristiwa Kudatuli, karir Gembong di PDI berjalan cukup moncer.

"1996 pecah partai PDI, saya ikut bu Mega. Setelahnya saya naik ke DPC Jakarta Selatan jadi wakil sekretaris. Saya rangkap jabatan di kecamatan di tingkat kota. Sedangkan jelang pemilu 1999, sekretaris DPC meninggal akhirnya saja jadi Plt sampai pemilu," papar Gembong.

Hattrick Gagal jadi Anggota DPRD

Karier moncer di partai tak menjamin langkah politik Gembong mulus saat terjun ke medan tempur politik sesungguhnya.

Setidaknya Gembong harus merasakan tiga kali kegagalan saat mengikuti kontestasi caleg DPRD DKI Jakarta, dengan berbagai penyebab yang disebutnya begitu lucu.

Kegagalan pertama Gembong terjadi di Pemilu 1999. Berkat jabatan Plt DPC Jakarta Selatan dari PDI yang saat itu sudah berganti nama menjadi PDI Perjuangan, Gembong berhak mendapat nomor pertama di pencalonan caleg.

Namun karena sadar diri masih terlalu muda, ia melepaskan hak istimewa yang didapatnya dan memilih nomor tinggi.