Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Ulah anggota DPR RI yang mengancam Mahkamah Konstitusi (MK) membuat pengurus Partai Buruh mencak-mencak.

Tak hanya para wakil rakyat yang disemprot, sejumlah pengurus partai politik yang merekrut para artis sebagai bakal caleg untuk mendompleng perolehan suara mereka juga ikut kena sentil partai besutan Said Iqbal tersebut.

Sebab kekesalan Partai Buruh terkait ancaman DPR RI terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) yang sedang menangani sistem proporsional pemilu.

Said Iqbal menyentil partai politik yang merekrut artis dan tokoh publik untuk meraup suara pada Pemilu 2024 mendatang. 

Menurutnya, bagi partai kader, sistem proporsional tertutup akan menguntungkan.

"Kalau bagi partai yang mengambil artis, ambil tokoh publik, memang merugikan (sistem proporsional tertutup)," kata Said Iqbal dalam keterangannya, Jumat (2/6/2023).

Baca juga: Apa Itu Sistem Pemilu Proporsional Tertutup dan Terbuka? Simak Kelebihan dan Kekurangannya

Said menegaskan pihaknya sama sekali tak berkepentingan terkait sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup yang nantinya akan diterapkan.

Ia hanya menyoroti sikap para wakil rakyat yang terkesan kebakaran jenggot dengan gugatan judicial review Undang-undang Pemilu yang sedang ditangani MK karena saking takutnya kepentingan mereka tak diakomodir.

Termasuk bagi para parpol yang menggandeng para artis karena tak percaya diri dengan kader mereka sendiri.

"Itu sebabnya mereka sedang menunjukkan ketakutan dan ketidaktahuan pada konstitusi, karena mengambil artis dan tokoh publik yang bukan kader," kata Said Iqbal.

Baca juga: 9 Daftar Caleg Artis Pendatang Baru dari PDIP Untuk Pemilu 2024, Ada Once Mekel hingga Denny Cagur

Baca juga: PKS Pasang Youtuber Kontroversial yang Pernah Tawarkan Rp10 Juta asal Batal Puasa sebagai Caleg DKI

Said menegaskan ultimatumnya kepada para anggota DPR yang mengancam MK bukan sekadar isapan jempol semata.

Bila memang DPR berani menggunakan kekuasaannya untuk 'mengebiri' MK, Said Iqbal menegaskan siap menggelar aksi besar di depan gedung DPR RI.

“Bila ini dipaksakan, bahkan anggaran dan kewenangan MK diturunkan, Partai Buruh siap mengorganisir aksi di depan DPR untuk melawan demokrasi yang terpimpin, keblinger, dan sikap demokrasi bar-bar itu,” tegasnya.

Sebelumnya, delapan fraksi DPR RI kembali mendesak MK untuk tetap memutuskan sistem Pemilu proposional terbuka atau coblos calon anggota legislatif (caleg) di 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Anggota Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengingatkan bahwa DPR juga memiliki kewenangan.

"Ya jadi kita tidak akan saling memamerkan kekuasaan, dan cuma kita juga akan mengingatkan bahwa kami ini legislatif juga punya kewenangan," kata Habiburokhman di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Baca juga: Memalukan Partai Buruh Semprot Sikap Anggota DPR yang Ancam MK Perihal Sistem Pemilu

Habiburokhman berkelakar DPR akan menggunakan kewenangan budgeting untuk mengevaluasi anggaran MK jika lembaga itu memutuskan Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup atau coblos partai.

"Apabila MK berkeras untuk memutus ini, kami juga akan menggunakan kewenangan kami. Begitu juga dalam konteks budgeting," ujarnya.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News