TRIBUNJAKARTA.COM - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyulut polemik penggelontoran anggaran sebesar Rp 130 miliar untuk membeli kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) demi mengurai kemacetan Jakarta.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, tidak percaya klaim Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan yang menyebutkan kemacetan turun usai penerapan AI di sejumlah titik persimpangan sejak April 2022 lalu.

Justin mewanti-wanti jangan sampai anggaran ratusan miliar hanya menjadi sia-sia tanpa hasil yang jelas.

Ia juga menegaskan pengadaan jangan sampai kemahalan hingga nantinya terendus Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai kelebihan bayar.

Sementara, Dinas Perhubungan DKI Jakarta begitu yakin dengan kecerdasan buatan di lampu merah.

Mereka mengklaim kemacetan Jakarta turun setelah lampu merah diatur kecerdasan buatan.

Rp 130 M AI

Anggaran Rp 130 miliar belanja teknologi AI itu untuk diterapkan di 40 titik persimpangan di Jakarta.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo di Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2023).

“Tahun ini kami anggarkan sekira Rp130 miliar (untuk pengadaan teknologi AI),” ucap Syafrin.

Nantinya, teknologi AI ini bakal dipasang di simpang-simpang jalan yang selama ini selama dipadati pengguna jalan.

Untuk tahap kedua ini, Syafrin menyebut, pihaknya memprioritaskan wilayah dekat kawasan penyangga ibu kota.

Pasalnya, setiap harinya banyak warga di sekitar ibu kota yang berangkat kerja menuju Jakarta.

Baca juga: PSI Minta Pemprov DKI Tak Terlalu Bernafsu Anggarkan Kecerdasan Buatan Atasi Kemacetan

“Sekarang prioritasnya adalah di koridor luar. Seperti contohnya di Daan Mogot, sepanjang Jalan Raya Bogor, Jalan S Parman, Jalan Ahmad Yani, dan seterusnya,” kata dia.

Dengan demikian diharapkan arus lalu lintas di baik yang masuk maupun keluar Jakarta bisa lebih lancar dari sebelumnya.