Baca tanpa iklan
“Kalau RDF kita kelola sampah bisa menghasilkan (duit), mendapatkan (duit). RDF sekarang sudah jalan, bisa mendapatkan pemasukan yang tidak mengeluarkan biaya,” tuturnya.
“Di sisi lain ITF saya bangun keluar duit, tapi enggak dapat duit, ya gimana good governancenya? Keuangannya?,” kata Heru Budi.
Dicecar Kemendagri
Buntut polemik program warisan Anies itu, Heru Budi dicecar Kemendagri.
Sebagai pengganti sementara kepala daerah, Heru Budi memang menjalani evaluasi per tiga bulan oleh Kemendagri.
Namun pada evaluasi kali ini, isu ITF Sunter turut dibahas.
Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Itjen Kemendagri di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat itu, Heru Budi memaparkan capaian kinerjanya selama tiga bulan terakhir.
Setelah selesai memberi pemaparan, tim penilai (evaluator) mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Heru Budi.
“Kami diberikan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang telah kami sampaikan. Jadi, satu evaluator memberikan dua pertanyaan,” ucapnya di kantor Itjen Kemendagri, Kamis (10/8/2023).
“Tadi ada 11 evaluator, berarti ada 22 pertanyaan yang ditanyakan,” tambahnya menjelaskan.
Eks Wali Kota Jakarta Utara itu pun mengaku dicecar sejumlah pertanyaan terkait isu terkini di ibu kota, seperti kemiskinan, stunting, dan kasus kabel semrawut.
“Pertanyaannya tadi 20-an, seperti stunting, kemiskinan. Kemudian berikutnya (terkait isu) yang ramai-ramai hari ini,” ujarnya.
“Ada juga yang kasih saran, ya sarannya kami terima, termasuk tadi terkait dengan penanganan banjir (diingatkan) jangan lupa untuk mengeruk kali-kali tang kecil,” sambungnya.
Salah satu bahasan hangat yang juga dibahas dalam evaluasi tersebut ialah terkait keputusan Heru Budi menghentikan proyek ITF warisan Gubernur Anies Baswedan.
Heru pun sempat dicecar sejumlah pertanyaan terkait hal tersebut.
Namun setelah memberi penjelasan terkait kebijakannya itu, Heru Budi mengklaim Kemendagri mendukung langkah Pemprov DKI menggantik program ITF dengan RDF.
Apalagi pengolahan sampah dengan sistem RDF juga dikembakan di Singapura.
“Mereka mengikuti kebijakan Pemda DKI. Mereka menyerahkan ke Pemda, kan Pemda yang tahu,” tuturnya.
Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News