DPRD Ungkap Temuan di Balik Aksi Tawuran, Ada Faktor Tekanan Ekonomi: Rumah Sempit Tidur Bergantian

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Pebby Adhe Liana
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

MARAK TAWURAN - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana, menilai tawuran di Ibu Kota tak bisa diselesaikan hanya dengan kegiatan seremonial atau pendekatan keagamaan semata. Salah satu akar masalah menurutnya ada faktor tekanan ekonomi dan sosial.

Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA PUSAT - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana, menilai tawuran di Ibu Kota tak bisa diselesaikan hanya dengan kegiatan seremonial atau pendekatan keagamaan semata.

Justin menegaskan, ada akar masalah yang lebih dalam seperti kemiskinan, tradisi turun-temurun, hingga motif baru di kalangan remaja yang tawuran demi konten media sosial.

“Pak Pram itu sudah mengambil langkah-langkah teknis, tapi kalau kita runut penyebab tawuran itu pertama kemiskinan. Enggak ada anak orang kaya yang tawuran di jalanan. Kedua, tradisi. Ketiga, sekarang motifnya bertambah untuk konten,” kata Justin kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025).

Justin mengungkap hasil temuan di lapangan, ia menyebut banyak anak terlibat tawuran karena faktor tekanan sosial dan ekonomi.

“Ini sandwich generation. Satu rumah sempit diisi banyak orang, tidur pun harus bergiliran,"

"Ini masalah populasi, perumahan, dan tidak adanya kebijakan kontrapopulasi yang jelas,” jelas Sekretaris Komisi E DPRD DKI tersebut.

Ia pun menilai langkah Pemprov DKI mengantisipasi tawuran hanya mengandalkan kegiatan keagamaan belum menyentuh akar persoalan.

“Kegiatan agama itu bagus, positif, kita dukung. Tapi kalau tidak atasi akar penyebab seperti kemiskinan, pengendalian populasi, perumahan, dan kontrol orang tua, tawuran nggak akan pernah berhenti,” tegasnya.

Lebih lanjut, Justin juga mendorong Pemprov DKI untuk menerapkan sanksi bagi orang tua yang lalai mengawasi anak-anaknya.

“Saya kira sudah waktunya menerapkan sanksi kepada orang tua yang abai. Kemarin di Pondok Kelapa, dini hari, anak di bawah umur menyiram air keras ke temannya. Ini butuh pengawasan ketat dari keluarga,” kata Justin.

Terkait program Satuan Tugas (Satgas) Anti Tawuran yang digagas Pemprov DKI, Justin menyebut efektivitasnya masih harus dilihat dari hasil nyata di lapangan. 

Ia juga menilai kebijakan pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi pelajar yang tawuran sudah tidak relevan.

“Untuk siswa-siswa, pencabutan KJP sudah tidak efektif. Mereka mati saja tidak takut. Orang tua harus memikul tanggung jawab lebih besar terhadap anak-anaknya,” pungkasnya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berita Terkini