Momen Pramono Anung dan Purbaya Acungkan Jempol, Menkeu Pagi-pagi Sambangi Balai Kota DKI, Ada Apa?

Awalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta ditetapkan Rp 95 triliun pada 2025. Namun, berkurang hampir Rp 15 triliun, setelah dipotong DBH. APBD Jakarta kini tinggal Rp 79 triliun.

Kaji Ulang Subsidi Transportasi Umum

Bahkan pemangkasan Dana Bagi Hasil itu membuat  Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian terhadap subsidi transportasi umum di ibu kota.

Hal ini menyusul pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk Jakarta yang mencapai Rp15 triliun.

Dengan pemangkasan ini, pendapatan Jakarta menurun drastis dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun.

“Tentunya harus ada hal yang bisa menutupi (penurunan pendapatan). Contohnya, subsidi transportasi kita kan besar sekali,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10/2025).

Pramono bilang, pemerintah daerah saat ini tengah mengkaji ulang seluruh skema subsidi dan belanja nonprioritas, termasuk kemungkinan efisiensi di sektor transportasi.

Sebagai informasi, selama ini Pemprov DKI Jakarta menanggung subsidi cukup besar di sektor ini, angkanya bisa mencapai Rp15.000 per penumpang.

“Nah berbagai hal yang seperti itu, apakah subsidi transportasi, karena subsidi transportasi kita itu per orang bisa hampir Rp15.000, sedangkan dengan berbagai hal kami akan kaji kembali termasuk hal-hal lain,” ujarnya.

Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa pihak belum tentu menaikkan tarif layanan transportasi umum di Jakarta.

Khususnya Transjakarta yang belakangan diisukan bakal mengalami penyesuaian tarif layanan.

“Sekarang (naik Transjaarta) mau kemana aja bayarnya Rp3.500, tapi ini belum tentu dinaikkan ya. Saya hanya menyampaikan contoh,” kata Pramono.

BUMD Diminta Putar Otak

Selain itu, Pramono Anung menginstruksikan kepada seluruh dinas dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melakukan efisiensi ketat dalam penggunaan anggaran 2026.

Instruksi ini disampaikan setelah pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil (DBH) untuk Jakarta hingga Rp15 triliun.

“Seluruh OPD harus melakukan efisiensi. Kami lakukan evaluasi secara menyeluruh, menyisir kembali belanja-belanja nonprioritas, menajamkan fokus belanja yang secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat Jakarta,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10/2025).

Pramono menyebut, dirinya bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno akan memantau langsung pemanfaatan setiap rupiah anggaran daerah agar lebih tetap sasaran.