Dedi Mulyadi Beda Taktik dengan Pramono Hadapi Potongan DBH Menkeu Purbaya, Birkorat Dibikin Puasa

TRIBUNJAKARTA.COM - Seluruh daerah mendapat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, termasuk Jakarta dan Jawa Barat.

Menteru Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkkan, pemotongan transfer ke daerah dilakukan karena keterbatasan di sisi fiskal.

DBH Jakarta dipotong sekitar Rp 15 triliun, dari Rp 26 triliun menjadi hanya Rp 11 triliun.

Sementara DBH Jabar dipotong sekitar Rp 1,3 triliun, dari Rp 2,2 triliun turun menjadi hanya Rp 843 miliar.

Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi sama-sama tidak protes dengan kebijakan menteri lulusan bergelar Doktor bidang Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat itu.

Bedanya, Pramono menyiasatinya dengan mencari pendapatan baru denga menyiapkan menyiapkan Jakarta Collaboration Fund.

Sementara, Dedi Mulyadi membuat skema anggaran yang memangkas konsumsi para birokrat.

Siasat Pramono: Jakarta Collaboration Fund

Gubernur Pramono menganggap pemotongan DBH oleh Menkeu Purbaya adalah jalan terbaik dari pemerintah pusat dalam mengelola fiskal negara secara umum.

Menurutnya, pemerintah pusat sudah berhitung matang ketika mengurangi alokasi dana ke daerah.

"Pemerintah Jakarta sama sekali tidak argue terhadap itu. Kami akan mengikuti dan akan menyesuaikan. Karena kami tahu langkah yang diambil pemerintah pusat sudah dipikirkan secara matang dan kami mengikuti sepenuhnya, termasuk penyesuaian untuk dana bagi hasil," kata Pramono usai menerima kunjungan Menkeu Purbaya di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Pramono menyiasati pemotongan DBH itu dengan program Jakarta Collaboration Fund.

"Kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing, di antaranya melakukan apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund," ucap Pramono. 

Lewat skema Jakarta Collaboration Fund, pembangunan Jakarta tidak lagi bergantung dengan dana APBD. 

Selain skema ini, Pemprov Jakarta bakal memanfaatkan dana Rp 200 triliun di Bank Himbara untuk BUMD Jakarta. 

Menkeu Purbaya mengapresiasi ambisi Pramono tersebut untuk menciptakan Jakarta Collaboration Fund.

Ia malah meminta kepala daerah lain yang DBH-nya kena potong untuk meniru langkah Pemprov DKI Jakarta. 

"Saya pikir kita akan mendukung strategi itu," ujar Purbaya.

Jakarta Collaboration Fund bukan barang baru. Pramo Anung-Rano Karno sudah mengenalkan skema ini sejak kampanye Pilkada Jakarta 2024. 

Ke depan, Jakarta Collaboration Fund akan berbentuk pengelola investasi. 

Pemprov DKI Jakarta merancang pembiayaan inovatif ini agar kota bisa mengurangi ketergantungan pada sumber dana tradisional untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

Sumber dana tradisional yang dimaksud, meliputi pajak, retribusi, dividen, dana transfer pusat. 

Berbagai pihak bisa turut serta mendanai pembangunan Jakarta lewat Jakarta Collaboration Fund. Skema ini membuka ruang kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam pembiayaan proyek strategis di ibu kota. 

Lewat skema Jakarta Collaboration Fund, pembangunan Jakarta tidak lagi bergantung dengan dana APBD. 

Selain skema ini, Pemprov DKI Jakarta bakal memanfaatkan dana Rp 200 triliun di Bank Himbara untuk BUMD Jakarta. 

Menteru Purbaya mengapresiasi ambisi Pramono tersebut untuk menciptakan Jakarta Collaboration Fund.

Ia malah meminta kepala daerah lain yang DBH-nya kena potong untuk meniru langkah Pemprov DKI Jakarta. 

"Saya pikir kita akan mendukung strategi itu," ujar dia.

Jakarta Collaboration Fund bukan barang baru. Pramo Anung-Rano Karno sudah mengenalkan skema ini sejak kampanye Pilkada Jakarta 2024. 

Ke depan, Jakarta Collaboration Fund akan berbentuk pengelola investasi. 

Pemprov DKI Jakarta merancang pembiayaan inovatif ini agar kota bisa mengurangi ketergantungan pada sumber dana tradisional untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

Sumber dana tradisional yang dimaksud, meliputi pajak, retribusi, dividen, dana transfer pusat. 

Berbagai pihak bisa turut serta mendanai pembangunan Jakarta lewat Jakarta Collaboration Fund.

Skema ini membuka ruang kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam pembiayaan proyek strategis di ibu kota. 

Dedi Mulyadi Bikin Birokrat Puasa

Sementara itu, Gubernur Dedi Mulyadi akan merombak Aanggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) demi menyiasati potongan DBH.

Ia tidak akan mengurangi, bahkan meningkatkan anggaran infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

"Kalau pengurangan pasti memiliki dampak ya, tetapi kita tidak boleh mengeluh. Saya sampaikan dana transfer ke Jabar boleh menurun, tetapi angka pembangunan di Jabar akan saya tingkatkan," kata Dedi Mulyadi saat menghadiri acara Hari Jadi ke-498 Indramayu di Gedung DPRD Indramayu, Selasa (7/10/2025), dikutip dari Kompas.com.

Dalam kesempatan itu, Dedi bahkan bersumpah akan menaikkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur meski dana dari pusat berkurang.

"Saya bersumpah anggaran jalan saya dinaikkan menjadi Rp 3,5 triliun," kata dia saat memberikan sambutan.

Untuk realisasinya, Dedi menegaskan, birokrat harus hidup prihatin sebagai gantinya.

Karena itu, jangan heran ketika nanti pada tahun depan saat pelaksanaan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat hanya ada suguhan air putih.

Hal ini karena anggaran konsumsi tersebut sudah dihapuskan, termasuk pemangkasan di sejumlah pos seperti belanja barang dan jasa, pemeliharaan gedung, perjalanan dinas, hingga kebutuhan transportasi.

Penghematan juga akan dilakukan pada pos non-esensial seperti jamuan makan, perjalanan dinas, hingga penggunaan AC. Kebijakan penghematan ini, lanjut Dedi, bukan tanpa alasan. Ia ingin agar dana pemerintah lebih banyak diarahkan untuk pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat.

"Biarkan birokrasi berpuasa, tetapi masyarakat bisa berpesta," tutur Dedi Mulyadi. 

Di sisi lain, Dedi menjelaskan, Pemprov Jabar saat ini memiliki dua fokus utama pembangunan, yakni perbaikan infrastruktur jalan dan penataan tata kelola air.

Keduanya dianggap menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor ekonomi dan pertanian.

Ia juga menekankan agar pajak dari kendaraan bermotor yang dibayar oleh masyarakat harus diprioritaskan untuk perbaikan jalan. "Kenapa? Karena yang bayar pajak adalah yang punya motor dan punya mobil, mereka bayar pajak agar dilayani dengan jalan yang baik," tutur Dedi Mulyadi.

Berita Terkait

• Baca juga: Mahfud MD Dukung Penuh Menkeu Purbaya Hadapi Luhut soal Potong Anggaran MBG Jika Tak Terserap
• Baca juga: Senyum Dedi Mulyadi Dituding Kelaperan, Menkeu Purbaya Respon Donasi Rp 1.000: Itu Terserah
• Baca juga: Pramono Punya Senjata Cerdas Hadapi Pemotongan TKD, Respons Menkeu Purbaya Disorot

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita