Aktivis Jakarta Soroti Pemangkasan TKD 2026: Tak Logis dan Lemahkan Otonomi Daerah
Aktivis Sugiyanto soroti kebijakan pemangkasan TKD APBN 2026. Menurutnya kebijakan itu tak logis berpotensi melemahkan pelaksanaan otonomi daerah.
Penulis: Elga Hikari Putra | Editor: Wahyu Septiana
lihat foto
"Pemerintah Jakarta sama sekali tidak argue terhadap itu. Kami akan mengikuti dan akan menyesuaikan. Karena kami tahu langkah yang diambil pemerintah pusat sudah dipikirkan secara matang dan kami mengikuti sepenuhnya, termasuk penyesuaian untuk dana bagi hasil," kata Pramono usai menerima kunjungan Menkeu Purbaya di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Pramono menyiasati pemotongan DBH itu dengan program Jakarta Collaboration Fund.
"Kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing, di antaranya melakukan apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund," ucap Pramono.
Lewat skema Jakarta Collaboration Fund, pembangunan Jakarta tidak lagi bergantung dengan dana APBD.
Selain skema ini, Pemprov Jakarta bakal memanfaatkan dana Rp 200 triliun di Bank Himbara untuk BUMD Jakarta.
Jakarta Collaboration Fund bukan barang baru. Pramo Anung-Rano Karno sudah mengenalkan skema ini sejak kampanye Pilkada Jakarta 2024.
Ke depan, Jakarta Collaboration Fund akan berbentuk pengelola investasi.
Pemprov DKI Jakarta merancang pembiayaan inovatif ini agar kota bisa mengurangi ketergantungan pada sumber dana tradisional untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.
Sumber dana tradisional yang dimaksud, meliputi pajak, retribusi, dividen, dana transfer pusat.
Berbagai pihak bisa turut serta mendanai pembangunan Jakarta lewat Jakarta Collaboration Fund. Skema ini membuka ruang kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam pembiayaan proyek strategis di ibu kota.
Menkeu Purbaya mengapresiasi ambisi Pramono tersebut untuk menciptakan Jakarta Collaboration Fund.
Ia malah meminta kepala daerah lain yang DBH-nya kena potong untuk meniru langkah Pemprov DKI Jakarta.
"Saya pikir kita akan mendukung strategi itu," ujar Purbaya.
Berita Terkait
- Baca juga: Pramono Punya Senjata Cerdas Hadapi Pemotongan TKD, Respons Menkeu Purbaya Disorot
- Baca juga: Kota Bekasi Jadi Daerah Prioritas Kampanye TKD Jawa Barat Prabowo-Gibran Dalam 20 Hari Terakhir
- Baca juga: Pemangkasan DBH Ancam Rekrutmen PJLP, Alia Noorayu: Lapangan Kerja Harus Tetap Dibuka!
Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita
Sugiyanto
APBN
Transfer ke Daerah
Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR)
otonomi daerah
Pramono
Jakarta
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.