Fraksi PKS Dukung Sikap Tegas Gubernur Pramono Tolak Kedatangan Atlet Israel

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Legislator ramai-ramai mendukung sikap tegas Gubernur Pramono Anong yang menolak kedatang atlet Israel ke Jakarta, kali ini dukungan datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Ismail, menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan tersebut. 

Ia menilai sikap Gubernur Pramono sejalan dengan konstitusi dan nilai dasar bangsa Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan.

“Kami juga mendukung penuh sikap tegas Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pramono Anung yang juga menolak kontingen tersebut,” kata Ismail, Senin (13/10/2025).

Menurutnya, langkah itu bukan semata keputusan politik, melainkan wujud konsistensi terhadap prinsip kemerdekaan dan kemanusiaan.

“Konstitusi kita jelas menentang penjajahan. Dan saat ini, sebagaimana kita ketahui, Israel tengah menjajah Palestina,” tegasnya.

Politikus PKS yang juga Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Thamrin juga menegaskan dukungannya. 

Thamrin menegaskan, Indonesia tak boleh berpangku tangan melihat kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina. 

Banyak anak-anak dan perempuan yang menjadi korban serangan brutal militer Israel.

“Ketika Gubernur DKI tegas menolak atlet Israel datang ke Jakarta, itu bukan tindakan emosional, tapi bermartabat. Bukti bahwa Jakarta masih punya nurani dan keberpihakan pada kemanusiaan,” tegasnya.

Hal senada juga diutarakan Fraksi PDI Perjuangan melalui pernyataan Ketuanya Pantas Nainggolan, sikap tegas Gubernur Pramono sudah dipikirin secara matang. 

"Kita meyakini bapak Gubernur mengeluarkan itu (tolak atlet Israel) sudah dengan pertimbangan-petimbangan dan kita mendukung," kata Pantas.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara tegas menolak kedatangan atlet Israel yang dijadwalkan bertanding dalam Kejuaraan Dunia Senam 2025. 

Kejuaraa dunia tersebut rencanya digelar di Indonesia Arena, Jakarta pada 19-25 Oktober mendatang.

“Tentang atlet Israel kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur Jakarta dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/10/2025).