Guru Madrasah Geruduk Jakarta, Tuntut Kesejahteraan hingga Curhat Soal Nasib dan Diskriminasi

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Sejumlah elemen organisasi guru menggelar aksi di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025).

Mereka menyuarakan aspirasi dari para guru madrasah swasta, baik itu madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA).

Utamanya mengenai dibukakan kuota untuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi para guru madrasah swasta.

Para peserta aksi ini tak hanya datang dari Jakarta dan sekitarnya, banyak pula dari kota-kota lainnya.

Salah satunya yakni Munsif, guru IPS di MTs swasta di Tulungagung, Jawa Timur yang turut hadir ke Jakarta.

Ia datang bersama puluhan rekan seprofesi dengan menggunakan satu unit bus.

Menempuh perjalanan ratusan kilometer dan bermalam di Masjid Istiqlal, Jakarta, Munsif berharap tuntutan yang disuarakan para guru madrasah swasta ini bisa didengar pemerintah.

Diskriminasi

Munsif menyebut sangat terasa adanya diskriminasi yang dialami para guru di madrasah swasta jika dibandingkan dengan pengajar di madrasah negeri.

"Yang terjadi di lapangan itu sangat terasa sekali diskriminasi dan ketidakadilan. Yaitu ketidaksesuaian antara fakta yang terjadi di lapangan dengan sila kelima Pancasila yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," kata Munsif ditemui saat mengikuti aksi di Monas.

Ia mencontohkan, bagaimana para guru honorer di madrasah swasta sangat sulit diangkat menjadi P3K maupun PNS.

Hal itu sangat berbeda dengan apa yang dirasakan oleh para guru di madrasah negeri.

"Guru di madrasah swasta meskipun sudah mengajar sejak belasan hingga puluhan tahun tapi sangat sulit untuk diangkat menjadi P3K. 

Sedangkan pengajar yang di sekolah negeri, meskipun mereka baru beberapa tahun. Itu sudah banyak yang di diangkat jadi P3K," kata Munsif yang sudah belasan tahun menjadi guru honorer.

Aspirasi serupa disampaikan oleh Hamid, guru honorer yang datang dari Magelang, Jawa Tengah.

Selain soal P3K, Hamid menyebut tuntutan mereka yakni pembayaran tunjangan inpassing atau penyetaraan jabatan fungsional bagi guru yang bukan PNS.