Tarif Transjakarta Berpotensi Naik, Anggota Komisi B: Jangan Terlalu Besar Biar Tetap Terjangkau

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli berharap, kenaikan tarif Transjakarta masih terjangkau sehingga tidak membenani masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Pria yang akrab sisapa MTZ ini mengatakan, secara pribadi dia tidak ingin tarif Transjakarta mengalami kenaikan. 

"Saya pribadi berharap tarif jangan naik dulu, tapi kalau pun naik Rp1.000 atau Rp2.000, semoga masih bisa dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata MTZ, Selasa (4/11/2025). 

Dia menekankan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Transjakarta harus membuat kajian mendalam sebelum menentukan tarif baru. 

"Dari sisi Komisi B sendiri, kami minta agar sebelum memutuskan kenaikan tarif, harus ada kajian matang dulu tentang kemampuan dan kemauan bayar masyarakat," terangnya. 

Tak hanya itu, program subsidi khusus untuk 15 golongan juga harus tetap dijalankan meski ada penyesuaian anggaran. 

"Tetap akan ada 15 golongan masyarakat yang masuk kategori gratis, mencakup pengguna Transjakarta, MRT, LRT, hingga Mikrotrans," kata MTZ. 

Matangkan Rencana

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) terus menggodok wacana penyesuaian tarif layanan seiring menurunnya subsidi yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza mengatakan, efisiensi operasional menjadi faktor utama di balik turunnya subsidi yang diberikan pemerintah.

“Kalau kita lihat di 2024 itu subsidi per pelanggan Rp9.700. Kalau dilihat dari tahun 2022, karena 2022 masih ada Covid-nya, itu sebenarnya sudah turun dari Rp16.000, terus Rp11.400, ke Rp9.700,” ucapnya, Rabu (5/11/2025).

Ia menilai tren tersebut menandakan peningkatan kinerja korporasi dalam melayani masyarakat.

“Dengan biaya atau pun subsidi yang dialokasikan oleh Pemprov DKI, kita bisa lebih banyak melayani masyarakat. Jadi artinya makin efisien prosesnya,” ujarnya.

Meski begitu, Welfizon mengakui tarif Transjakarta sebesar Rp3.500 yang berlaku saat ini belum pernah mengalami perubahan sejak dua dekade lalu.

“Tahun 2005 itu UMP masih sekitar Rp800 ribuan. Selama 20 tahun belum pernah naik tarif,” tuturnya.

Pihaknya kini sedang mengkaji kemungkinan penyesuaian tarif dengan memperhatikan berbagai aspek, termasuk daya beli masyarakat dan tanggapan publik.