Fraksi PKS DPRD DKI Beri Catatan Kritis Raperda Sistem Pangan, Soroti Antrean Sembako dan Stunting

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menyampaikan sejumlah catatan kritis dan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan. 

Catatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta yang digelar di Gedung DPRD DKI, Senin (9/2/2026).

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli, menegaskan Raperda tersebut harus menjadi instrumen hukum yang kuat untuk merevitalisasi sistem ketahanan pangan Jakarta.

Menurutnya, regulasi ini juga harus mampu melindungi warga dari kerentanan gizi serta fluktuasi harga pangan, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan.

“Raperda ini harus benar-benar menjadi alat untuk memperkuat ketahanan pangan Jakarta dan melindungi warga dari kerentanan gizi maupun gejolak harga,” kata Taufik Zoelkifli yang akrab disapa MTZ.

Dalam pidatonya, MTZ menyoroti persoalan antrean panjang dalam program pangan bersubsidi yang kerap dikeluhkan masyarakat, khususnya kelompok lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.

Fraksi PKS pun mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menerapkan sistem antrean digital yang transparan dan terintegrasi di seluruh titik distribusi.

Menurut PKS, digitalisasi sistem antrean diperlukan untuk menghapus praktik percaloan sekaligus memastikan proses distribusi pangan bersubsidi berjalan lebih manusiawi dan efisien.

“Jakarta sebagai kota global tidak boleh lagi membiarkan warganya kesulitan hanya untuk mendapatkan sembako bersubsidi. Kami menuntut sistem yang lebih modern dan beradab,” ujar MTZ usai rapat paripurna.

Selain itu, Fraksi PKS juga mendorong penguatan pengelolaan food loss dan food waste melalui optimalisasi peran Food Bank atau Bank Makanan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk membantu warga yang berada dalam kondisi rawan pangan sekaligus menekan pemborosan bahan makanan.

PKS juga memberikan perhatian khusus terhadap persoalan stunting yang masih menjadi tantangan di Jakarta. 

Dalam Raperda tersebut, Fraksi PKS mendesak agar dimasukkan kewajiban edukasi keamanan pangan (food safety) serta pengawasan ketat terhadap kandungan Gula, Garam, dan Lemak (GGL) pada produk pangan olahan.

Di sisi lain, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta turut menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Apresiasi tersebut disampaikan sebagai bentuk penghormatan atas peran wartawan dalam mengawal kebijakan publik.

“PKS berharap jurnalisme berkualitas tetap menjadi mitra strategis dewan dalam mengawasi jalannya kebijakan pangan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” pungkas MTZ.

Berita terkait

• Baca juga: Anggota DPRD DKI Ade Suherman Tekankan Jaminan Pangan Halal dalam Raperda Sistem Pangan Jakarta 
• Baca juga: Raperda Sistem Pangan Atur Kestabilan Harga dan Stok di DKI: Tak Ada Lagi Isu Naik Jelang Hari Raya
• Baca juga: Ketua DPRD Sebut Raperda Sistem Pangan Penting untuk Penuhi Kebutuhan Warga Jakarta

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita