Pansus DPRD DKI Minta Dana CSR BUMD Dialihkan untuk Tangani Darurat Sampah Jakarta

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) DPRD DKI Jakarta meminta badan usaha milik daerah (BUMD) lebih fokus mengarahkan dana CSR untuk membantu penanganan masalah sampah di Jakarta.

Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Pansus CSR bersama BUMD klaster transportasi, yakni PT MRT Jakarta, PT TransJakarta, dan PT LRT Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (18/5/2026).

Wakil Ketua Pansus CSR DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan mengatakan, pihaknya tidak ingin Pansus hanya berakhir dengan rekomendasi tanpa aksi nyata di lapangan.

Untuk itu, Pansus mendesak adanya langkah cepat melalui penyesuaian RKA Perubahan CSR tahun 2026.

"Kami di Pansus tidak ingin fokusnya hanya bekerja lalu di akhir masa tugas nanti sekadar mengeluarkan dokumen rekomendasi saja. Kami mendesak dan meminta ada langkah konkret yang cepat," kata August.

Menurut dia, langkah tersebut menjadi mendesak lantaran Jakarta saat ini sedang menghadapi situasi darurat sampah.

Apalagi pada 1 Agustus mendatang, sudah ada peringatan keras terkait pengelolaan sampah di ibu kota yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) soal pembatasan operasional TPST Bantargebang.

"Oleh karena itu, kami meminta agar kegiatan-kegiatan di dalam RKA CSR tahun 2025 maupun rencana 2026 yang sifatnya kurang mendesak, seperti kegiatan yang sifatnya seremonial, kosmetik, pembuatan panggung-panggung acara, atau perayaan hari-hari besar yang sifatnya hiburan, itu semua digeser terlebih dahulu," ujarnya.

Ia meminta anggaran CSR BUMD dialihkan untuk mendukung penanganan sampah dan perbaikan sanitasi warga Jakarta.

Menurut August, masih banyak persoalan mendesak yang membutuhkan dukungan dana CSR, salah satunya fasilitas sanitasi warga.

"Di Jakarta ini masih terdapat sekitar 3.000 KK yang belum memiliki fasilitas septic tank yang higienis, baik itu yang sifatnya komunal maupun individual. Ini adalah masalah riil di lapangan yang berkaitan langsung dengan kesehatan lingkungan hidup warga Jakarta," jelasnya.

Ia menilai, dana CSR BUMD seharusnya hadir untuk memberikan solusi cepat terhadap persoalan lingkungan dan kebutuhan dasar masyarakat.

"Di sinilah seharusnya CSR BUMD itu hadir untuk mengesekusi dan memberikan solusi cepat," ucap August.

Dalam rapat tersebut, Pansus juga mempertanyakan mekanisme penggeseran anggaran CSR agar bisa segera direalisasikan.

Menurut August, berdasarkan aturan, penggeseran anggaran di bawah 10 persen tidak perlu menunggu mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).