Ketum YLBHI Sebut Sahroni hingga Uya Kuya Dikorbankan, Presiden Prabowo Gagal Pahami Persoalan

TRIBUNJAKARTA.COM - Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menyebut para Anggota DPR RI yang dinonaktifkan partainya setelah rentetan demonstrasi hingga kericuhan yang mengakibatkan korban jiwa.

hal itu disampaikan Isnur saat bicara di channel Youtube (@Bambang_Widjojanto), tayang Minggu (7/9/2025).

Mulanya Isnur memaparkan, rentetan demonstrasi yang terjadi di berbagai daerag pada pekan akhir Agustus 2025 lalu itu disebabkan oleh banyaknya kebijakan pemerintah yang membuat masyarakat marah.

Pada awal tahun 2025, muncul isu kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen. Setelah itu ada peristiwa langkanya gas LPG tiga kilogram karena kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membatasi distribusi gas tersebut.

"Di setahun terakhir ini kita diingatkan, misalnya peristiwa naiknya PPN 12 persen. Riuh semuanya, semua orang menderita. Pengusaha juga teriak-teriak sampai Prabowo datang di malam tahun baru ke lapangan Banteng. Bayangkan presiden datang ke kantor Kemenkeu memastikan pajak enggak dinaikin."

"Belum selesai itu ramai lagi misalnya kelangkaan gas LPG, semua pedagang kecil teriak-teriak. Hilang gas LPG berhari-hari. Akhirnya Prabowo turun tangan lagi batalkan naik LPG," papar Isnur.

Isnur juga memaparkan lagi berbagai tingkah laku pemerintah yang membebani masyarakat dari urusan pajak, rekening hingga cara berekspresi.

"Belum lama selesai itu ramai pemblokiran rekening, puluhan juta rekening. Orang kayak model Ustaz Dasad Latif yang mau nyaririn uang buat bangun pesantren enggak bisa ngambil uang."

"Itu masyarakat Aceh belum selesai diributkan dengan pulau yang enggak ada masalah, dialihkan ke Sumatera Utara." 

"Tiap hari kita disuguhi oleh ketidakadilan, keanehan, keganjilan yang membuat orang lukanya terus luka gitu."

"PBB (Pajak Bumi Bangunan) juga terakhir di Pati, di tengah lagi kemiskinian sulit, PBB naik ada yang 1000 persen gitu. Dan itu kan rumput yang kering, tiba-tiba dipantiklah, dibakarlah oleh statement para pejabat, Bupati Pati yang 'silakan datangkan 50.000 orang, saya enggak takut'." 

"Terus orang ngibarin bendera Jolly Roger. Ini kan orang protes. One Piece orang protes dengan bahasanya dia. Bahasa kebudayaan itu kan orang sudah enggak lagi sanggup berkata-kata. Ya udah gua pakai bendera lah. Kira-kira gitu. Dilarang pula, diancam pidana pula, dianggap semai makar pula. dengan cara apa lagi kami berbicara kepada pemerintah?" kata Isnur menjabarkan.

Sarjana Hukum dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2007) itu mengistilahkan kemarahan dan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah bak rumput yang mengering.

Kondisi tandus itu dipantik ucapan para pejabat negara yang seperti bara api, hingga terjadi api kemarahan berupa demonstrasi.

"Terakhir, saking lagi marah-marahnya, anggota dewan tunjangannya naik, gajinya naik, sewa rumah sebulan Rp 50 juta. Harga rumah mana, Bang? Sebulan Rp 50 juta. Harga berasnya sebulan Rp12 juta. Ini kan saya menderita, tapi saya punya harga diri. Jangan Anda injak-injak dong. ini saya sudah menderita, saya sudah sabar, diinjak-injak pula, dicaci maki pula oleh aparat. Model Sahroni yang bilang yang demo tolol setol-tololnya. Eko Patrio menganggap penderitaan rakyat dengan joget-joget, happy-happy. Nafa Urbach bilang, 'Ya, kami kan dari Bintaro macet ke Senayan gitu.' Itu kan enggak peka sekali mereka jadi wakil rakyat yang mereka harapkan bersuara," katanya.

Dengan kondisi kemarahan masyarakat yang disebabkan berbagai ulah para pejabat negara, Presiden Prabowo Subianto justru dianggap gagal memahami persoalan.

Menurut Isnur, Presiden Prabowo merespons gelombang demonstrasi masyarakat dengan mengumpulkan para pemimpin partai di Istana, lalu meminta sejumlah anggota DPR RI yang menjadi sorotan, dinonaktifkan, di antaranya Ahmad Sahroni (NasDem), Nafa Urbach (NasDem), Eko Patrio (PAN) dan Uya Kuya (PAN).

Seperti diketahui, Prabowo menggelar konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta pada Minggu (31/8/2025).

Prabowo bicara didampingi Presiden ke-5 Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Dharma Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Sekjen PKS Muhammad Kholid.

Selain tokoh partai politik, Presiden Prabowo juga menerima para pimpinan lembaga negara. Hadir Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, serta Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.

Prabowo menegaskan bahwa para ketua umum partai politik telah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya di parlemen yang melakukan kekeliruan. Di antaranya adalah pencabutan keanggotaan hingga pencabutan sejumlah kebijakan termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Menurut Isnur, soluis dari Prabowo bak parasetampol yang diminum untuk penderita kanker.

"Jadi ya akhirnya itu yang kami bilang Prabowo gagal paham dalam memahami masalah masyarakat dan memberikan solusi yang seolah-olah parasetamol. Penyakitnya kanker, obatnya parasetamol," jelasnya.

Isnur tega mengatakan, persoalan anggota dewan dengan segala gaji, tunjangan dan pernyataan yang menyakiti hati masyarakat hanya satu dari sekian banyak permasalahan.

"Jadi seolah-olah masalahnya adalah masalah di ujung tadi anggota dewan yang ngenye itu. Jadi seolah-olah semua masalah ini terbakar gara-gara anggota dewan. Makanya solusinya adalah memecat anggota dewan. Yang kedua menunda tunjangan-tunjangan perumahan dan lain-lain dari anggota dewan. Itu doang solusinya," jelas Isnur.

Isnur pun menilai Ahmad Sahroni hingga Uya Kuya yang dinonaktifkan dari DPR hanya dikorbankan dalam upaya pemerintah meredam amarah masyarakat.

Iya, dikorbankan, dikorbankan, menjadi walaupun kita tidak suka dengan cara begitu, cuma dia menjadi, apa namanya,ya simbol yang harus diselesaikan seolah-olah gitu," jelasnya.

Seperti diketahui, pada pekan akhir Agustus 2025 telah terjadi geombang demonstrasi di berbagai daerah.

Tak hanya penyapaian aspirasi, demonstrasi juga berujung kericuhan, bentrok dengan aparat hingga penjarahan.

Berbagai analisis menyebut kelompok yang ricuh dengan aparat hingga menjarah berbeda dari kelompok masyarakat yang benar-benar ingin berunjuk rasa menyuarakan tuntutan.

Penjarahan terjadi di berbagai lokasi, termasuk di rumah Anggota DPR RI Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbach dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

YLBHI menyebut 11 orang meninggal dunia di antara gelombang demonstrasi itu.

Empat di antaranya merupakan korban pembakaran gedung DPRD Makassar, sementara yang lainnya merupakan diduga korban penganiayaan oleh aparat.

Aparat kepolisian sudah menangkap ribuan orang yang dianggap pericuh dan penjarah.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya