Antara Politik Tak Teratur hingga Perbaikan Birokrasi, Prabowo Cicil Reshuffle Geng Solo

TRIBUNJAKARTA.COM - Sejumlah pengamat politik menganalisis langkah politik Presiden Prabowo Subianto yang baru saja melakukan reshuffle terhadap menterinya.

Seperti diketahui, pada Senin (8/9/2025), Prabowo melakukan reshuffle terhadap lima menterinya. Empat dari lima menteri tersebut merupakan menteri yang juga menjabat pada era Presiden Jokowi.

Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan.

Di media sosial, ara menteri era Jokowi yang masih menjabat hingga era Prabowo kerap disebut-sebut sebagai Geng Solo, merujuk kota tempat tinggal Jokowi.

Sementara, satu menteri lain yang dicopot adalah Menteri Pekerja Migran, Abdul Kadir Karding.

Pada saat bersamaan, Prabowo melantik empat menteri baru dan satu wakil menteri:

• Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan;
• ⁠Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
• ⁠Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi;
• ⁠Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah; dan
• ⁠Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
• Sebeagai informasi Kementerian Haji dan Umrah yang dipimpin Mochamad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak baru dibentuk melalui Undang-

Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang telah diubah melalui Revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan disahkan oleh DPR pada 23 Agustus 2025.

Sedangkan, untuk kursi Menko Polkam dan Menpora belum dijabat menteri definitif.

Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, menyebut Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki kemewahan menentukan seluruh menteri pada saat membentuk kabinetnya.

Hal itu disampaikan Zuhro saat menjadi narasumber di podcast 'Abraham Samad Speak Up' tayang Minggu (15/9/2025).

Mulanya Zuhro menjelaskan, secara umum, akselerasi pembangunan yang sedang diupayakan Prabowo terhalang kualitas birokrasi.

Reformasi kelembagaan yang diharapkan tidak bisa terjadi ketika pemimpinnya tak mampu "berlari cepat".

Menurut Zuhro, saat ini, pemimpin lembaga, termasuk para menteri dan wakil menteri pembantu Prabowo, lebih kental politisnya dibandingkan profesionalisme dalam birokarasi saat mengemban jabatan.

"Maka mungkin Pak Prabowo sadar bahwa tidak mungkin Pak Prabowo menggenjot pembangunan yang akseleratif, yang cepat gitu ya, dengan -pembangunan ekonomi yang lalu bisa meningkat tajam signifikan, dan di situ bisa bisa memutus mata rantai pengangguran dan sebagainya kalau birokrasi gak dibenahi."

"Lah pucuk pimpinan birokrasi ini kan biasanya diduduki oleh politisi-politisi karena memang jabatannya political appointing kan gitu."