Jokowi Disebut Minta Perlindunga Prabowo soal Ijazah Gibran, Bara JP: Ya Bisa Saja Terjadi

Kendati tudingan soal dugaan ijazah bermasalah Jokowi dan Gibran terus disuarakan, Prabowo diyakini tak membenarkan tudingan itu.

"Pak Prabowo juga sangat tahulah, tanpa dijelaskan juga Pak Prabowo sangat tahu semua latar belakang ya perbincangan-perbincangan target-target politik di seputar isu ujazah pertama Pak Prabowo sudah sangat, ya beliau ini kan jenderal lapangan yang tahulah hal-hal seperti itu."

"Kemudian ketika memilih Gibran di awal itu Pak Prabowo sudah tahu semua seperti apa legalitasnya. Jadi, Pak bagi Pak Prabowo sendiri dijelaskan atau enggak dijelaskan juga Pak Prabowo sudah tahu bagaimana clearnya semua hal-hal yang menyangkut isu ijazah ini," jelasnya.

Analisis Pengamat

Sebelumnya, pengamat politik Agung Baskoro membaca motif politik  Jokowi menemui Presiden Prabowo adalah terkait persoalan ijazah yang menerpa Wapres Gibran.

Menurut Agung, tafsir bahwa Jokowi meminta perlindungan kepada Prabowo agar urusan ijazah sulungnya bisa diredam, sangat terbuka.

Sebab, permasalahan ijazah Gibran yang sampai diseret ke pengadilan memang sedang menjadi sorotan masyarakat.

Sebagai informasi, Jokowi masih berkutat dengan tuduhan atas ijazahnya yang disebut palsu.

Pakar telematika Roy Suryo dan sejumlah aktivis dan akademisi menjadi pihak yang paling getol menyuarakan bahkan sampai membuat buku putih untuk membuktikan ijazah Jokowi yang digunakan untuk mencalonkan diri sebagai presiden bermasalah.

Jokowi bersikeras tak mau menunjukkan ijazah miliknya dan memilih melaporkan Roy Suryo cs ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik dan berita bohong.

Sementara Gibran kini tengah digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait ijazahnya.

Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi.

Subhan Palal selaku penggugat meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai Wapres tidak sah.

Agung menjelaskan, motif pertemuan Prabowo dengan Jokowi bisa dibaca dari peristiwa politik yang melatari sebelum dan setelah pertemuan itu sendiri.

Ia menggarisbawahi pemanggilan Mendikti yang tugasnya memang terakait soal perguruan tinggi, dan tentu saja ijazah sebagai tanda kelulusannya.

"Ada dua hal yang ingin saya sampaikan ketika ada komunikasi antara Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi. Hal itu pertama dilihat secara interpretatif lewat kejadian sesudahnya. Kita tahu pertemuan dilakukan di hari Sabtu dan setelah pertemuan ada Pak Menhan di sana dipanggil. Artinya memang kita tahu Pak Jokowi izin tidak bisa hadir dalam HUT TNI.