Jokowi Disebut Minta Perlindunga Prabowo soal Ijazah Gibran, Bara JP: Ya Bisa Saja Terjadi

TRIBUNJAKARTA.COM - Wakil Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), David Pajung menanggapi analisis yang menyebut pertemuan Presiden ke-7 RI Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto adalah untuk meminta perlindungan atas persoalan ijazah yang tengah menerpa Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Menurut David, hal itu bisa saja terjadi, karena bentuknya analisis berbagai kemungkinan.

Seperti diketahui, Prabowo menerima kunjungan Jokowi di kediamannya, di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Sabtu (4/10/2025) sekira pukul 13.00 WIB.

Setelah dua jam pertemuan empat mata dengan Jokowi, Prabowo langsung memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek), Brian Yuliarto ke Kertanegara.

Tidak ada tokoh pada pertemuan tersebut yang mengungkap isi pembicaraannya.

Menurut pengamat politik Agung Baskoro, tafsir bahwa Jokowi meminta perlindungan kepada Prabowo agar urusan ijazah sulungnya bisa diredam, sangat terbuka.

Sebab, permasalahan ijazah Gibran yang sampai diseret ke pengadilan memang sedang menjadi sorotan masyarakat.

Sebagai informasi, Jokowi masih berkutat dengan tuduhan atas ijazahnya yang disebut palsu.

Pakar telematika Roy Suryo dan sejumlah aktivis dan akademisi menjadi pihak yang paling getol menyuarakan bahkan sampai membuat buku putih untuk membuktikan ijazah Jokowi yang digunakan untuk mencalonkan diri sebagai presiden bermasalah.

Jokowi bersikeras tak mau menunjukkan ijazah miliknya dan memilih melaporkan Roy Suryo cs ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik dan berita bohong.

Sementara Gibran kini tengah digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait ijazahnya.

Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi.

Subhan Palal selaku penggugat meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai Wapres tidak sah.

"Ini kan soal-soal Mas Agung kan bicara kemungkinan-kemungkinan, ya  kemungkinan-kemungkinan pembahasan itu ya bisa saja itu terjadi kan," kata David pada program Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Senin (6/10/2025).

Namun, menurut David, tanpa penjelasan dari Jokowi, Prabowo sudah sangat mengetahui soal kasus ijazah yang menyasar Gibran dan Jokowi.

Kendati tudingan soal dugaan ijazah bermasalah Jokowi dan Gibran terus disuarakan, Prabowo diyakini tak membenarkan tudingan itu.

"Pak Prabowo juga sangat tahulah, tanpa dijelaskan juga Pak Prabowo sangat tahu semua latar belakang ya perbincangan-perbincangan target-target politik di seputar isu ujazah pertama Pak Prabowo sudah sangat, ya beliau ini kan jenderal lapangan yang tahulah hal-hal seperti itu."

"Kemudian ketika memilih Gibran di awal itu Pak Prabowo sudah tahu semua seperti apa legalitasnya. Jadi, Pak bagi Pak Prabowo sendiri dijelaskan atau enggak dijelaskan juga Pak Prabowo sudah tahu bagaimana clearnya semua hal-hal yang menyangkut isu ijazah ini," jelasnya.

Analisis Pengamat

Sebelumnya, pengamat politik Agung Baskoro membaca motif politik  Jokowi menemui Presiden Prabowo adalah terkait persoalan ijazah yang menerpa Wapres Gibran.

Menurut Agung, tafsir bahwa Jokowi meminta perlindungan kepada Prabowo agar urusan ijazah sulungnya bisa diredam, sangat terbuka.

Sebab, permasalahan ijazah Gibran yang sampai diseret ke pengadilan memang sedang menjadi sorotan masyarakat.

Sebagai informasi, Jokowi masih berkutat dengan tuduhan atas ijazahnya yang disebut palsu.

Pakar telematika Roy Suryo dan sejumlah aktivis dan akademisi menjadi pihak yang paling getol menyuarakan bahkan sampai membuat buku putih untuk membuktikan ijazah Jokowi yang digunakan untuk mencalonkan diri sebagai presiden bermasalah.

Jokowi bersikeras tak mau menunjukkan ijazah miliknya dan memilih melaporkan Roy Suryo cs ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik dan berita bohong.

Sementara Gibran kini tengah digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait ijazahnya.

Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi.

Subhan Palal selaku penggugat meminta agar majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai Wapres tidak sah.

Agung menjelaskan, motif pertemuan Prabowo dengan Jokowi bisa dibaca dari peristiwa politik yang melatari sebelum dan setelah pertemuan itu sendiri.

Ia menggarisbawahi pemanggilan Mendikti yang tugasnya memang terakait soal perguruan tinggi, dan tentu saja ijazah sebagai tanda kelulusannya.

"Ada dua hal yang ingin saya sampaikan ketika ada komunikasi antara Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi. Hal itu pertama dilihat secara interpretatif lewat kejadian sesudahnya. Kita tahu pertemuan dilakukan di hari Sabtu dan setelah pertemuan ada Pak Menhan di sana dipanggil. Artinya memang kita tahu Pak Jokowi izin tidak bisa hadir dalam HUT TNI.

"Yang kedua, kejadian sesudahnya menteri Dikti ya dipanggil juga seperti itu. Tidak menutup kemungkinan ya tebak-tebakannya ada terkait dengan hal-hal yang berbau ijazah," kata Agung di program Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Senin (6/10/2025).

Menurut pendiri perusahaan konsultan politik Trias Politika Strategis itu, Prabowo memiliki otoritas agar isu ijazah Gibran tidak semakin membesar, hingga dampaknya pun bisa berimpak pada pemerintahan Prabowo.

"Kemungkinannya besar ya (Jokowi meminta perlindungan Presiden Prabowo) karena kita tahu ya ee Presiden Prabowo hari ini punya otoritas penuh untuk memastikan isu ini tidak terlalu jauh ya berdampak kepada pemerintahan beliau ya, termasuk kepada Presiden ketujuh Pak Jokowi," kata Agung.

"Karena kita tahu ya efek dari ee soal ijazah ini kan sudah mengemuka dan sangat besar. Jadi wajar ketika memang itu menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan kemarin dan ini termasuk juga soal ijazahnya Mas Kibran karena tuntutannya juga tuntutannya maksimal kan semacam itu."

"Jadi harapannya hal-hal semacam ini bisa direduksi bisa diminimalkan efeknya agar ya relasi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, kemudian Pak Jokowi dengan para pihak lainnya yang ada di sekeliling lingkungan Istana bisa berlangsung baik-baik saja," lanjut paparnya.

Berita Terkait

Baca juga: Pengamat Baca Motif Jokowi Temui Prabowo Terkait Ijazah Gibran, Pemanggilan Mendikti Jadi Kunci

Baca juga: Pendukung Jokowi Ancam Buat Aksi Gila Demo Cuma Pakai BH, 3 Demo di Indonesia Ini Pernah Geger

Baca juga: Ferdinand Hutahaean Sindir Netizen yang Puji Purbaya: "Belum Kapok dengan Gaya Pencitraan Jokowi?"

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita