Pramono Punya Senjata Cerdas Hadapi Pemotongan TKD, Respons Menkeu Purbaya Disorot

TRIBUNJAKARTA.COM - Isu pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 yang tengah ramai diperdebatkan di berbagai wilayah di Indonesia tak membuat Gubernur Jakarta Pramono Anung kehilangan arah.

Pramono tampil dengan langkah strategis membuat terobosan baru agar mendapatkan tambahan dana lewat berbagai program strategis.

Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung telah menyiapkan “senjata cerdas” untuk menghadapi kebijakan pemotongan TKD oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

APBD DKI Jakarta 2026 yang diproyeksikan sebesar Rp 95,35 triliun harus terkoreksi menjadi Rp 79,06 triliun.  

"Pemerintah Jakarta sama sekali tidak argue terhadap itu. Kami akan mengikuti dan akan menyesuaikan. Karena kami tahu langkah yang diambil pemerintah pusat sudah dipikirkan secara matang dan kami mengikuti sepenuhnya, termasuk penyesuaian untuk dana bagi hasil," kata Pramono usai menerima kunjungan Menkeu Purbaya di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Pramono menyiasati pemotongan DBH itu dengan program Jakarta Collaboration Fund.

"Kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing, di antaranya melakukan apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund," ucap Pramono. 

Lewat skema Jakarta Collaboration Fund, pembangunan Jakarta tidak lagi bergantung dengan dana APBD. 

Selain skema ini, Pemprov Jakarta bakal memanfaatkan dana Rp 200 triliun di Bank Himbara untuk BUMD Jakarta. 

Jakarta Collaboration Fund bukan barang baru. Pramo Anung-Rano Karno sudah mengenalkan skema ini sejak kampanye Pilkada Jakarta 2024. 

Ke depan, Jakarta Collaboration Fund akan berbentuk pengelola investasi. 

Pemprov DKI Jakarta merancang pembiayaan inovatif ini agar kota bisa mengurangi ketergantungan pada sumber dana tradisional untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

Sumber dana tradisional yang dimaksud, meliputi pajak, retribusi, dividen, dana transfer pusat. 

Berbagai pihak bisa turut serta mendanai pembangunan Jakarta lewat Jakarta Collaboration Fund. Skema ini membuka ruang kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam pembiayaan proyek strategis di ibu kota. 

Menkeu Purbaya mengapresiasi ambisi Pramono tersebut untuk menciptakan Jakarta Collaboration Fund.