Pramono Punya Senjata Cerdas Hadapi Pemotongan TKD, Respons Menkeu Purbaya Disorot

TRIBUNJAKARTA.COM - Isu pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 yang tengah ramai diperdebatkan di berbagai wilayah di Indonesia tak membuat Gubernur Jakarta Pramono Anung kehilangan arah.

Pramono tampil dengan langkah strategis membuat terobosan baru agar mendapatkan tambahan dana lewat berbagai program strategis.

Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung telah menyiapkan “senjata cerdas” untuk menghadapi kebijakan pemotongan TKD oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

APBD DKI Jakarta 2026 yang diproyeksikan sebesar Rp 95,35 triliun harus terkoreksi menjadi Rp 79,06 triliun.  

"Pemerintah Jakarta sama sekali tidak argue terhadap itu. Kami akan mengikuti dan akan menyesuaikan. Karena kami tahu langkah yang diambil pemerintah pusat sudah dipikirkan secara matang dan kami mengikuti sepenuhnya, termasuk penyesuaian untuk dana bagi hasil," kata Pramono usai menerima kunjungan Menkeu Purbaya di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Pramono menyiasati pemotongan DBH itu dengan program Jakarta Collaboration Fund.

"Kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing, di antaranya melakukan apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund," ucap Pramono. 

Lewat skema Jakarta Collaboration Fund, pembangunan Jakarta tidak lagi bergantung dengan dana APBD. 

Selain skema ini, Pemprov Jakarta bakal memanfaatkan dana Rp 200 triliun di Bank Himbara untuk BUMD Jakarta. 

Jakarta Collaboration Fund bukan barang baru. Pramo Anung-Rano Karno sudah mengenalkan skema ini sejak kampanye Pilkada Jakarta 2024. 

Ke depan, Jakarta Collaboration Fund akan berbentuk pengelola investasi. 

Pemprov DKI Jakarta merancang pembiayaan inovatif ini agar kota bisa mengurangi ketergantungan pada sumber dana tradisional untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

Sumber dana tradisional yang dimaksud, meliputi pajak, retribusi, dividen, dana transfer pusat. 

Berbagai pihak bisa turut serta mendanai pembangunan Jakarta lewat Jakarta Collaboration Fund. Skema ini membuka ruang kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam pembiayaan proyek strategis di ibu kota. 

Menkeu Purbaya mengapresiasi ambisi Pramono tersebut untuk menciptakan Jakarta Collaboration Fund.

Ia malah meminta kepala daerah lain yang DBH-nya kena potong untuk meniru langkah Pemprov DKI Jakarta. 

"Saya pikir kita akan mendukung strategi itu," ujar Purbaya.

Gubernur yang Protes Pemotongan TKD

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara terkait gelombang protes dari para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) atas rencana pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026.

Usai pertemuan dengan jajaran APPSI di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025), Menkeu Purbaya menilai penolakan tersebut merupakan hal yang wajar.

Namun ia menekankan agar pemerintah daerah terlebih dahulu memperbaiki kualitas belanja sebelum menuntut alokasi anggaran lebih besar.

“Kalau semua orang angkanya dipotong, ya pasti semuanya enggak setuju. Itu normal,” ujar Purbaya

Pernyataan itu disampaikan setelah sehari sebelumnya, 18 gubernur dari berbagai provinsi mendatangi Kementerian Keuangan untuk menyampaikan keberatan terhadap kebijakan pemangkasan TKD.

Mereka menilai kebijakan tersebut membebani keuangan daerah, terutama untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta menjalankan program pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.

Menanggapi hal itu, Purbaya menjelaskan bahwa keputusan untuk menyesuaikan TKD dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal nasional yang tengah ketat.

Pemerintah, kata dia, perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja negara dan kemampuan penerimaan yang terbatas.

“Pemerintah pusat tidak mungkin terus menambah beban anggaran tanpa memastikan efektivitas penggunaannya. Banyak daerah yang serapannya rendah dan tidak tepat sasaran. Ini yang harus diperbaiki,” tegasnya.

Ia pun menyinggung soal efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan dana transfer.

Menurut Purbaya, sejumlah daerah belum mampu menunjukkan kinerja optimal dalam penggunaan anggaran, bahkan ada yang masih memiliki sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tinggi setiap tahun.

Kondisi ini, menurutnya, menandakan bahwa persoalan utama bukan pada besaran anggaran, melainkan pada kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya.

“Kalau uangnya banyak tapi tidak dibelanjakan dengan efektif, hasilnya juga tidak akan terasa bagi masyarakat. Kita ingin setiap rupiah yang ditransfer berdampak nyata,” ujarnya.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap berkomitmen mendukung daerah, namun bantuan fiskal harus diimbangi dengan perbaikan tata kelola.

Ia juga membuka ruang dialog lanjutan bersama APPSI agar penyesuaian TKD 2026 dapat dilakukan secara proporsional dan tidak menghambat pelayanan publik.

Berita Terkait

• Baca juga: Disentil PDIP Jangan asal Bicara, Gayanya Purbaya Justru Dipuji Mahfud MD: Kembangkan Terus
• Baca juga: Dipuji Mahfud MD Hantam Korupsi, Menkeu Purbaya Diprotes Gubernur Se-Indonesia soal Transfer Daerah
• Baca juga: Pramono Beda dari Gubernur Se-Indonesia soal Kebijakan Menkeu Purbaya, Sherly dan Mualem Kompak

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita