Ucapan Jokowi Dibalas Ada Betulnya Sedikit, Purbaya Tetap Tolak Bayar Utang Whoosh Pakai APBN

TRIBUNJAKARTA.COM  - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membalas pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

Purbaya tetap menolak pembayaran utang Whoosh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dimana, utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi tanggung jawab PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). 

Diketahui, Presiden ke-7 RI Jokowi yang menginisiasi proyek kereta cepat tersebut.

Di Solo, Jokowi tegas menyatakan bahwa proyek tersebut tidak semata-mata bertujuan mencari laba, melainkan untuk mengatasi masalah kemacetan di ibu kota.

Respons Purbaya

Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit, meski manfaat pengembangan kawasan belum sepenuhnya terasa.

Menurutnya, proyek ini juga membawa misi pengembangan kawasan atau regional development di sepanjang jalur yang dilalui. 

“(Pernyataan Jokowi) ada betulnya juga sedikit, karena kan Whoosh sebetulnya ada misi regional development juga kan,” ujar Purbaya dikutip dari Kompas.com, Selasa (28/10/2025). 

Purbaya menilai, hingga kini proyek Whoosh belum benar-benar membantu mengembangkan kawasan di sekitar jalur kereta cepat. 

Adapun saat ini, Whoosh memiliki 4 stasiun pemberhentian yakni Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar.

Karena itu, ia berharap ke depan pemerintah dapat memastikan pertumbuhan ekonomi di titik-titik pemberhentian kereta. 

“Mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Whoosh supaya ekonomi sekitar tumbuh itu harus dikembangkan ke depan. Jadi ada betulnya,” katanya.

Tolak APBN Dilibatkan

Selain itu, Purbaya Yudhi Sadewa tetap menolak APBN dilibatkan dalam pembayaran utang yang menjadi tanggung jawab PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). 

Pernyataan Purbaya ini disampaikan untuk merespon usulan dari Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengenai pembayaran utang PT KCIC agar bisa dibantu pemerintah. 

Purbaya menegaskan pemerintah tidak menanggung utang kereta cepat karena itu merupakan tanggung jawab Danantara. 

"Kan KCIC di bawah Danantara ya, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa dapat Rp 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage (utang KCJB) dari situ. Jangan kita lagi," ujar Purbaya, dikutip Kompas.com pada Rabu (29/10/2025). 

Ucapan Jokowi

Jokowi sempat berbicara mengenai Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh. 

Di Solo, Jokowi tegas menyatakan bahwa proyek tersebut tidak semata-mata bertujuan mencari laba, melainkan untuk mengatasi masalah kemacetan di ibu kota.

“Prinsip dasar transportasi massal atau transportasi umum adalah layanan publik, bukan mencari laba,” kata Jokowi dikutip dari TribunSolo pada Senin (27/10/2025).

Meski dinilai merugi, Jokowi mengatakan keuntungan sosial dari keberadaan kereta cepat sudah dirasakan masyarakat mulai dari meningkatnya produktivitas hingga waktu tempuh yang lebih singkat.

“Transportasi massal atau transportasi umum tidak diukur dari laba, tapi dari keuntungan sosial, social return of investment. Pengurangan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, polusi yang berkurang, waktu tempuh yang lebih cepat di situlah keuntungan sosial dari pembangunan transportasi massal. Kalau ada subsidi, itu investasi, bukan kerugian,” terangnya.

Selama puluhan tahun, DKI Jakarta dan sekitarnya menghadapi masalah kemacetan yang sangat kompleks.

“Kita harus tahu dulu masalahnya. Di Jakarta, kemacetan sudah parah, bahkan sejak 30–40 tahun lalu. Jabodetabek dan Bandung juga menghadapi kemacetan yang sangat parah,” jelasnya.

Menurut Jokowi, kemacetan tersebut jika dihitung secara finansial menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun.

“Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan. Di Jakarta saja kira-kira Rp65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung, kira-kira di atas Rp100 triliun per tahun,” tuturnya.

Kereta cepat, kata Jokowi, menjadi salah satu solusi di antara berbagai moda transportasi massal yang kini sudah beroperasi.

“Untuk mengatasi itu, dibangun MRT, LRT, Kereta Cepat, sebelumnya ada KRL dan Kereta Bandara. Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi seperti mobil atau sepeda motor ke transportasi massal, sehingga kerugian akibat kemacetan bisa dikurangi,” jelasnya. 

2 BUMN Tanggung Utang Paling Banyak

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menyebut pemerintah melalui Danantara wajib menyelematkan keuangan KAI yang sudah keteteran menanggung utang Whoosh. 

"Sudah terlanjur semuanya, barangnya (kereta cepat) sudah terbangun, mau diapakan lagi. KAI harus dibantu lewat Danantara," kata Djoko saat dihubungi, Selasa (28/10/2025). 

Menurut Djoko, meski pada dasarnya uang dividen Danantara sejatinya juga aset negara yang dipisahkan, namun dalam pemerintah tak punya opsi lain selain menyelamatkan KAI dengan suntikan modal.

"KAI harus diselamatkan, seperti menyuntik Garuda untuk membeli pesawat baru, duitnya harus dari Danantara. Kan BUMN sudah nggak setor dividen lagi ke Kementerian Keuangan," ungkap Djoko. 

Untuk diketahui saja, PT KCIC adalah perusahaan hasil patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). 

BUMN Indonesia harus memikul tanggung jawab paling besar untuk membayar cicilan pokok dan bunga pinjaman dari kreditur asal China. 

PT KAI sebagai pemimpin konsorsium, memegang saham terbanyak 58,53 persen di PT PSBI setelah mendapat penugasan pemerintah di era pemerintahan Jokowi. 

Pemegang saham lainnya PT PSBI adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA menggenggam saham 33,36 persen, PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar 7,08 persen, dan PTPN VIII sebesar 1,03 persen. 

Seluruh kerugian PT KCIC kemudian diatribusikan ke para pemegang sahamnya, sebagian besar dibayarkan PT PSBI dan sebagian lagi dibebankan ke konsorsium China yang menggengam 40 persen saham PT KCIC. 

Beratnya beban utang KCIC tersebut sudah tampak dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dirilis di situs resmi PT Kereta Api Indonesia (KAI). 

Dalam laporan itu, PSBI tercatat mengalami kerugian hingga Rp 4,195 triliun sepanjang tahun 2024. 

Artinya, dalam sehari saja bila menghitung dalam setahun ada 365 hari, konsorsium BUMN Indonesia harus menanggung rugi dari beban KCIC sebesar Rp 11,493 miliar per hari sepanjang tahun lalu. 

Tren tersebut berlanjut pada 2025, di mana hanya dalam enam bulan pertama tahun ini, kerugian PSBI kembali bertambah Rp 1,625 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung masih akan jadi beban dalam jangka panjang, bahkan hingga beberapa dekade ke depan

Dengan porsi saham terbesar dan bertindak sebagai pemimpin konsorsium PT PSBI, KAI otomatis menanggung kerugian paling besar.

Pada semester I-2025, KAI harus menanggung rugi sekitar Rp 951,48 miliar. Sementara pada tahun penuh 2024, saat PSBI membukukan kerugian Rp 4,19 triliun, KAI ikut menanggung beban hingga Rp 2,24 triliun. 

Kerugian dari anak usahanya ini membuat laba KAI tergerus. Kerugian WIKA Selain KAI, perusahaan BUMN Indonesia yang ikut menanggung porsi kerugian paling besar adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA. 

Di sisi lain, perusahaan konstruksi pelat merah ini juga terus merugi beberapa tahun terakhir. Beban pembayaran utang dan kerugian di KCIC membuat kondisi keuangan WIKA semakin babak belur. 

Per semester I-2025, WIKA mencatat rugi sebesar Rp 1,66 triliun, sementara pada tahun 2024, rugi bersih WIKA mencapai Rp 2,33 triliun. WIKA sendiri menjadi salah satu BUMN yang mendapat penugasan sebagai pemegang saham PT KCIC, sekaligus ikut terlibat mengerjakan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di era Menteri BUMN Rini Soemarno. 

Dikutip dari laporan keuangan WIKA semester I-2025, WIKA mencatatkan kontribusi kerugian sebesar Rp 542,31 miliar sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya di PT PSBI. Sementara itu, pada tahun 2024, bagian kerugian yang harus ditanggung WIKA di PT PSBI mencapai Rp 1,57 triliun. 

Total Utang Whoosh 

Dikutip dari Kompas.com, total nilai investasi pembangunan KCJB mencapai 7,27 miliar dollar AS atau setara Rp 120,38 triliun (mengacu kurs Rp 16.500 per dollar AS). 

Sekitar 75 persen dari total investasi itu dibiayai lewat pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan tingkat bunga tetap 2 persen per tahun. Skema pinjaman tersebut berlaku dengan bunga tetap (fixed rate) untuk 40 tahun pertama. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tawaran Jepang pada 2015 yang hanya memberikan bunga 0,1 persen per tahun.

Namun seiring berjalannya waktu, KCIC kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang besar. 

Saat ini, pemerintah Indonesia bersama CDB tengah berupaya melakukan negosiasi ulang atau restrukturisasi utang agar cicilan bisa diringankan. Salah satu opsi yang tengah dibahas adalah memperpanjang tenor pinjaman menjadi 60 tahun. 

Mayoritas pembiayaan proyek Whoosh memang berasal dari pinjaman CDB, sementara sisanya berasal dari penyertaan modal pemerintah (APBN) serta ekuitas dari konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan China sesuai porsi sahamnya di KCIC. 

Nilai investasi tersebut juga telah mencakup pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS. 

Dari jumlah itu, sekitar 60 persen ditutup melalui tambahan pinjaman baru dengan bunga yang lebih tinggi, mencapai lebih dari 3 persen per tahun. 

Adapun sisanya ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai porsi kepemilikan 60 persen oleh konsorsium Indonesia dan 40 persen oleh konsorsium perusahaan China yang terlibat dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Berita Terkait

• Baca juga: Prediksi Rocky Gerung: Purbaya Mulai Kejar Elektabilitas 2029 Jadi Capres atau Cawapres
• Baca juga: Pengamat Nilai Hasan Nasbi Tak Pantas Kritik Menkeu Purbaya: Kan Sekarang Komisaris Pertamina
• Baca juga: Balas Kritikan Hasan Nasbi, Menkeu Purbaya: Kepercayaan Publik Naik, Kecuali di Mata Orang Itu ya

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita