Kebijakan Rp 200 T Disorot, Rocky Gerung Anggap Menkeu Cari Sensasi: Purbaya Pura-pura Banyak Gaya

TRIBUNJAKARTA.COM - Pengamat Politik Rocky Gerung kembali menyoroti kebijakan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana Rp 200 Triliun ke lima bank milik negara (Himbara).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim penyerapan dana pemerintah senilai Rp200 triliun di bank-bank Himbara cukup baik. 

Rocky Gerung menilai Purbaya hanya ingin mencari sensasi saja.

Hal itu diungkapkan Rocky Gerung saat menjadi pembicara dalam kuliah umum  Universitas Borneo Tarakan (UBT) Tarakan, Kalimantan Utara pada Senin (27/10/2025).

Kuliah umum bertemakan "Etika Berpikir dalam Demokrasi" itu juga menghadirkan anggota Komisi VI DPR sekaligus Politikus PDI Perjuangan, Deddy Sitorus.

Saat itu, Rocky Gerung ditanya peserta kuliah umum terkait Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Purbaya itu artinya pura-pura banyak gaya, seorang menteri keuangan yang sekarang sedang naik daun," kata Rocky Gerung dikutip pada Rabu (29/10/2025).

Rocky menilai publik terkadang terhipnotis oleh pemberitaan di media. Dimana, Purbaya Yudhi Sadewa saat ini tiba-tiba menjadi media darling.

Ia lalu mengungkit kebijakan Purbaya yang menyalurkan Rp 200 Triliun ke bank Himbara.

"Rp 200 Triliun diguyurkan ke bank-bank negara, artinya bank negara kekurangan imunitas, masih menjadi busur, diguyur," kata Rocky Gerung.

"Tidak ada yang mengecek bener enggak kekurangan imunitas, lu kerja di imunitas begitu, daya beli kita yang ga ada jadi duit menganggur di situ ditaruh di bank-bank yang  pemerintah ya nganggur juga tapi akhirnya si bank itu mesti bayar bunga," sambungnya.

Menurut Rocky Gerung, Purbaya tidak ada pikiran komprehensif karena hanya mau mencari sensasi saja.

"Itu pentingnya mahasiswa juga baca dengan bagus. Purbaya mengklaim dia akan menjalankan Sumitronomics karena itu ada ideologi ekonomi dari Presiden Prabowo," katanya.

Hadir di Sidang Paripurna

Rocky Gerung tidak hanya menjadi pembicara  dalam kuliah umum Universitas Borneo Tarakan (UBT) Tarakan.

Sehari sebelumnya, Minggu (26/10/2025), ia juga menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Malinau Kalimantan Utara berlangsung istimewa lewat Sidang Paripurna Istimewa DPRD Malinau.

Ruang Sidang Paripurna Istimwa dipenuhi tamu kehormatan dari berbagai kalangan. Tokoh nasional Rocky Gerung turut hadir bersama anggota DPR RI, Wakil Bupati Toraja Utara, serta DPRD Malinau lintas generasi.

Momentum ini juga dihadiri tokoh masyarakat dan pemuka agama yang ikut menyaksikan perayaan hari jadi ke-26 Malinau.

Ketua DPRD Malinau, Ping Ding, menyebut paripurna kali ini terasa istimewa karena mempertemukan banyak figur penting dari daerah hingga nasional.

“Sidang Paripurna Istimewa HUT Kabupaten Malinau hari ini sangat istimewa karena dihadiri anggota DPR RI, tokoh nasional Rocky Gerung, Wakil Bupati Toraja Utara, Bupati Malinau, dan DPRD lintas generasi,” ujar Ping Ding dikutip dari TribunKaltara.

Menurut Ping Ding, kehadiran para tokoh kunci memperlihatkan semangat kebersamaan dan keberagaman yang menjadi kekuatan Kabupaten Malinau selama 26 tahun berdiri.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, nuansa budaya tetap kuat terasa. Para peserta sidang mengenakan busana adat yang menambah warna dalam suasana paripurna.

"Ini menggambarkan bagaimana semangat pembangunan yang terus kita jaga dan peringati setiap tahun," katanya.

Klaim Purbaya

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim penyerapan dana pemerintah senilai Rp200 triliun di bank-bank Himbara cukup baik. 

Bahkan baru satu bulan kebijakan berlangsung, penyerapan sudah sampai lebih dari 70 persen.

Purbaya menerima laporan beberapa bank telah menyerap habis dana yang diberikan.

Misalnya seperti Mandiri kata Purbaya, mau meminta tambahan dana pemerintah lagi untuk diedarkan di masyarakat.

"Yang Rp 200 triliun, kecuali BTN belum lapor ya berapa. Tapi yang lain sepertinya udah makin besar deh penyerapannya. Tadi saya ketemu orang Danantara, sepertinya Mandiri akan minta lagi tuh. Karena uangnya sudah habis, yang (diberikan) Rp 55 triliun itu," ujar Purbaya dikutip dari Wartakotalive, Jumat (24/10/2025).

Maka Purbaya berjanji, apabila penyerapan dana tersebut sudah mencapai 100 persen, maka pemerintah tidak segan-segan untuk menggelontorkan dana lagi.

"Ya itu bagus ya, kita lihat seperti apa ini ya kondisi ini. Kita akan lihat terus, begitu abis saya gelontorin lagi (tambahan dana)," tegasnya.

Purbaya menilai kebijakan penempatan dana di bank Himbara sudah mulai menunjukkan hasil. 

Hal ini terlihat dari pertumbuhan kredit dan retail sales Bank Indonesia yang mulai bergerak dinamis.

"Kalau retail sales BI mulai naik, angka yang terakhir ya Ini kan sudah sebulan lebih. Sudah mulai gerak, tapi saya akan monitor lagi kalo masih kurang kita dorong lagi," tambahnya.

Dana pemerintah Rp 200 triliun disalurkan ke lima bank, yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI. 

Bank Mandiri, BNI, dan BRI sebagai Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4 menerima masing-masing Rp 55 triliun. BTN dan BSI, yang masuk KBMI 3, memperoleh dana lebih kecil, masing-masing Rp 25 triliun dan Rp 10 triliun.

BSI menjadi satu-satunya bank syariah yang menerima dana pemerintah karena hanya bank ini yang bisa menyalurkan pembiayaan ke Aceh.

Pada 9 Oktober 2025, Purbaya mengungkap realisasi serapan anggaran Rp 200 triliun. BTN tercatat paling rendah di antara bank Himbara lain.

"Kalau anda lihat tuh sebelah kanan tuh saya kasih ke Mandiri Rp 55 triliun, dia udah nyalurin 74 persen. BRI udah nyalurin 62 persen, BNI udah 50 persen. BTN baru 19 persen," ujar Purbaya di Investor Daily Summit 2025, Jakarta, Jumat (9/10/2025).

Wanti-wanti Purbaya

Tak hanya itu, Purbaya Yudhi Sadewa mewanti-wanti lima bank milik negara (Himbara) untuk tidak menyalurkan dana Rp 200 triliun yang ditempatkan pemerintah sebagai kredit ke konglomerat. 

Sebab, dana pemerintah itu ditujukan untuk disalurkan sebagai kredit produktif agar sektor bisnis mendapatkan modal untuk menjalankan usaha dan masyarakat dapat melakukan konsumsi. "Sebetulnya kita minta ke perbankan yang simpan dana itu, jangan anda kasih ke konglomerat," ujar Purbaya dikutip dari Kompas.com,Selasa (28/10/2025). 

Selain itu, Purbaya juga melarang perbankan menggunakan dana tersebut untuk membeli valuta asing seperti dollar Amerika Serikat (AS).

Pasalnya, pembelian dollar AS akan membuat permintaan mata uang asing itu meningkat dan menggerus pasokan rupiah di pasar. 

Alhasil, nilai tukar dollar AS meningkat dan melemahkan nilai tukar rupiah. 

"Enggak boleh beli dollar karena kalau enggak rupiahnya akan melemah," tegas Purbaya. 

Selain dua larangan itu, Purbaya membebaskan perbankan untuk menyalurkan dana Rp 200 triliun tersebut ke masyarakat untuk menggerakkan perekonomian. 

Menurutnya, jika sistem perbankan bagus, dana itu akan menyebar ke sistem perbankan lalu disalurkan sebagai kredit ke berbagai sektor industri. 

"Jadi sebetulnya yang saya jalankan adalah memindahkan uang ke sana harusnya saya gak peduli apa-apa. Saya memakai ekspertis dari sistem perbankan untuk menyalurkan dana itu ke perekonomian tanpa intervensi saya sebetulnya," jelasnya.

Purbaya menjelaskan, dia tidak banyak melakukan intervensi ke perbankan dalam penyaluran dana karena sudah memahami alur sistem perbankan. 

Setelah mendapatkan dana pemerintah yang ditempatkan sebagai deposito, perbankan pasti akan menyalurkannya ke kredit ketimbang hanya mendiamkan dana itu di tabungan.

 Sebab, perbankan membutuhkan penghasilan untuk membayar bunga deposito ke pemerintah atas penempatan dana triliunan ke sistem mereka. 

"Kalau mereka taruh di brankas terus rugi, dia bayar (bunga) sama saya hampir 4 persen. Dia terpaksa menyalurkan uang itu mungkin pertama di interbank, di tempat lain, di kredit. Akhirnya pasti kredit. Kredit pasti cari yang bagus-bagus, ada proyek-proyek bagus," ucapnya. 

Setelah itu, perbankan akan berebut mendanai debitur dengan potensi yang bagus. Agar debitur yang bagus itu tertarik mengambil kredit di banknya, bank secara otomatis akan bersaing dengan menurunkan bunga kreditnya agar lebih kompetitif. 

"Jadi saya ciptakan mereka, suruh mereka untuk berkompetisi di perekonomian supaya bunga banyak pinjaman turun. Sekarang sudah turun cukup, bunga deposito juga turun sehingga orang yang punya uang banyak enggak sayang lagi naruh uangnya di bank, 'Gue belanjain sekarang toh bunganya lebih kecil'," tuturnya.

Berita Terkait

• Baca juga: Ucapan Jokowi Dibalas Ada Betulnya Sedikit, Purbaya Tetap Tolak Bayar Utang Woosh Pakai APBN
• Baca juga: Pengamat Nilai Hasan Nasbi Tak Pantas Kritik Menkeu Purbaya: Kan Sekarang Komisaris Pertamina
• Baca juga: Hasan Nasbi Dikecam Usai Kritik Purbaya: "Dia Kan Komisaris Pertamina, Makan Uang Negara"

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita