Polemik Vaksin Campak dan Rubella; MUI Keluarkan SE Penundaan hingga Tanggapan Menkes
"Surat dari MUI Pusat menyatakan vaksin baru bisa dilakukan satelah tanggal itu. Saat ini Kemenkes RI sedang berkoordinasi dengan MUI Pusat,"
Penulis: Erik Sinaga 2 | Editor: Muhammad Zulfikar
lihat foto
TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNGPINANG- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kepri mengeluarkan surat edaran penundaan vaksin campak dan rubella (MR) karena belum bersertifikat Halal.
Surat edaran tersebut diterbitkan dengan tanggal Sabtu (28/7/2018).
Menurut Edi Syafrani, Sekretaris MUI Kepri kepada TRIBUNBATAM.id, Rabu (1/8/2018) pagi, edaran itu dikeluarkan setelah semua pengurus MUI Kepri menggelar rapat di Batam untuk membahas permasalahan tersebut.
• 223 Mantan Napi Korupsi Mencalonkan Diri, Bacaleg NasDem Digantikan Istri
"Benar. Itu surat edaran berasal dari MUI Kepri setelah pengurus menggelar rapat pada Sabtu (28/7) lalu," katanya.
Edi menegaskan, surat edaran tersebut terbit untuk mengantisipasi penggunaan vaksin rubella.
Dia memastikan vaksinasi baru bisa dilakukan setelah 8 Agustus 2018 nanti. Sebab, saat ini Kemenkes RI sedang berkoordinasi dengan MUI pusat.
"Surat dari MUI Pusat menyatakan vaksin baru bisa dilakukan satelah tanggal itu. Saat ini Kemenkes RI sedang berkoordinasi dengan MUI Pusat," tegas Edi.
Isi edaran tersebut intinya adalah imbauan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan vaksin MR karena sampai saat ini vaksin tersebut belum mendapatkan sertifikat Halal dari MUI Pusat.
• Oesman Sapta Odang: Mana yang Lebih Berat, Goblok atau Pelecehan Undang-undang?
MUI Kepri juga meminta kepada instansi terkait untuk menunda penyuntikan vaksin sampai ada sertifikat Halal dari LP-POM MUI Pusat.
MUI mengimbau agar masyarakat Muslim tidak ikut vaksin tersebut sampai ada keputusan dari LP-POM MUI Pusat.
Menteri Kesehatan Sebut MUI Tidak Menolak Vaksin Rubela
Menteri Kesehatan RI, Nila Djuwita F Moeloek menanggapi terkait orangtua yang enggan memvaksin anaknya dengan alasan vaksin tersebut belum memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Menanggapi hal itu, Nila Djuwita mengatakan tak ada yang perlu dipermasalahkan, karena MUI sendiri tak menolak vaksin ini.
"Saya kira MUI tidak menolak karena sudah ada fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 yang mengatakan bahwa untuk pengobatan dan pencegahan ini diperbolehkan," kata Nila.
Nila mengatakan, fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 inilah yang menjadi dasar mereka, dan selama ini Kementerian Kesehatan juga berkomunikasi dengan MUI, termasuk proses sertifikasi halal.
