HUT Ke-73 Kemerdekaan RI, Ahok Tulis Surat Khusus Agar Dipanggil BTP Saja
Dalam surat yang ia tulis, Basuki Tjahaja Purnama minta tak lagi dipanggil Ahok tetapi minta dipanggil dengan sebutan BTP.
lihat foto
TRIBUNJAKARTA.COM- Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menolak dipanggil Ahok lagi.
Basuki Tjahaja Purnama sampai menulis surat khusus dan diberi catatan minta tidak lagi dipanggil Ahok, tetapi dipanggil dengan sebutan yang lain.
Surat itu ditulis tangan Basuki Tjahaja Purnama dari balik penjara di Rumah Tahanan (Rutan) di Mako Brimob, Kelapadua, Depok.
Surat yang ditulis Basuki Tjahaja Purnama sehari sebelum HUT Ke-73 Kemerdekaan RI ini sekaligus membatalkan sikap Ahok sebelumnya yang menolak ganti nama.
Menjelang Pilkada DKI 2017, Ahok mengaku sempat dinasihati sejumlah orang untuk tidak lagi menggunakan nama Ahok.
"Ada yang bilang, 'Bapak jangan dipanggil Ahok lagi. Karena Ahok banyak negatifnya'," kata Ahok bercerita di hadapan warga pendukung di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/12/2016) seperti ditulis di tribunnews.com.
Tapi, saran itu ia tolak dan nama Ahok tetap dipakai. Sekarang ia menulis surat dan minta tak lagi dipanggil Ahok.
Ahok Ingin Dipanggil BTP
Dalam surat yang ia tulis, Basuki Tjahaja Purnama minta tak lagi dipanggil Ahok tetapi minta dipanggil dengan sebutan BTP.
BTP adakah kependekan atau diambil dari hurut pertama nama dia, Basuki Tjahaja Purnama.
Kepada saudara-saudara yang hadir maupun tidak hadir dalam acara peluncuran buku saya di hari Kamis, 16-8-2018.
Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan perhatiannya selama ini untuk saya dan tim BTP.
Saya menulis buku kebijakan Ahok dengan maksud agar semua kebijakan yang pernah saya ambil dan pikirkan ketka saya menjadi pejabat publik dapat menjadi suatu pelajaran berharga untuk kita pelajari maupun kita kritisi secara bersama dan bisa dipahani.
Saya harap para anggota dewan dan kepala daerah dan orang awam yang mau mengetahui kebijakan yang saya ambil selama menjadi pelayan/pejabat publik terutama di DKI, dapat mendapat masukan untuk kebijakan publik yang akan mereka ambil.
Atau yang awam dapat membandingkan kebijakan Ahok dengan kebijakan pejabat di daerahnya.
