Yusril Soroti Setumpuk Permasalahan di Lapas dan Rutan  

Menurutnya, saat ini anggaran di Kementerian Hukum dan HAM yang nilainya mencapai Rp9 triliun, harusnya ada penambahan lapas atau rutan.

Yusril Soroti Setumpuk Permasalahan di Lapas dan Rutan   
ISTIMEWA
Yusril Ihza Mahendra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menyoroti sejumlah masalah di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) yang mendapat banyak perhatian. 

Mulai dari keributan narapidana, kepemilikan narkoba, over kapasitas, jual-beli kamar, penyalahgunaan wewenang oleh oknum lapas dan masalah lainnya.

Masalah-masalah tersebut terasa begitu sulit diatasi, kata Yusril, karena pihak-pihak yang menangani belum memahami benar kondisi yang ada.

"Sejak saya menjabat Menteri Hukum dan HAM 15 tahun lalu, jumlah lapas dan rutan tak bertambah. Hanya itu-itu saja, padahal setiap harinya banyak yang masuk. Karena itu, lapas yang sudah melebihi kapasitas akan selalu menimbulkan masalah," kata Yusril kepada wartawan, Jumat (11/1/2019).

Menurutnya, saat ini anggaran di Kementerian Hukum dan HAM yang nilainya mencapai Rp9 triliun, harusnya ada penambahan lapas atau rutan. 

Dahulu, ketika dirinya menjabat, dengan anggaran Rp500 miliar, dirinya bisa membangun Cipinang dan Salemba.

"Kenapa sekarang tidak bisa bangun dengan anggaran yang besar? Makanya selalu muncul masalah," ujar Yusril.

Untuk itu, pakar hukum tata negara ini menilai, seharusnya disiapkan seseorang yang paham betul dengan masalah lapas dan rutan.

Didesak Komisi III DPR RI dan ICW Mundur dari Jabatannya, Dirjen PAS Irit Bicara

"Orang itu spesialis menangani penjara dan tamatan aktif dari pengelolaan penjara, karena dia yang harus mengerti masalah penjara. Kalau tidak bisa dirubah pemimpinnya, ya akan seperti ini terus. Nanti akan muncul jual beli kamar, kericuhan dan sebagainya," kata Yusril.

Sebelumnya, peneliti ICW Emerson Yuntho menyoroti sel palsu yang digunakan oleh Setya Novanto dan Nazaruddin.

Menurutnya, hal itu sepenuhnya merupakan tanggung jawab Dirjen PAS dan Kemenkumham.

Maka dari itu, ICW mendesak agar Sri Puguh Budi Utami mundur dari jabatannya, dikarenakan peristiwa lapas palsu tersebut.

Di tempat yang berbeda, anggota DPR Komisi III Arsul Sani mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly, serta jajarannya pasca OTT KPK terhadap Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husein.

Arsul menilai, peristiwa OTT itu harus menjadi bahan evaluasi Kemenkumham untuk tidak lagi melakukan perbaikan sistem pemasyarakatan yang bersifat tambal sulam. (WartaKota/Feryanto Hadi)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Banyak Muncul Permasalahan di Lapas dan Rutan, Yusril Sebut karena Salah Kelola

Editor: Wahyu Aji
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved