Kegalauan Pemerintah Tentukan Harga Mobil Listrik, Pajak dan Komponen Impor Bikin Pusing

Tiga dari empat responden menyatakan siap bermigrasi ke mobil listrik jika pajaknya ditiadakan.

Seandainya pajak mobil listrik bisa ditiadakan atau mungkin diperkecil, bisa jadi angka peminat mobil listrik bisa makin tinggi.

Pertamina Santai

Dalam peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2017, tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), menyebut pada 2025, ada 2.200 kendaraan hibrida atau listrik di Tanah Air.

Para produsen otomotif pun sudah mulai bersiap-siap untuk menjual kendaraan dengan bahan bakar alternatif dan ramah lingkungan.

PT Pertamina (Persero), sebagai perusahaan minyak dan gas bumi tidak merasa terancam dengan kehadiran mobil listrik.

Baca: Usaha Pom Bensin Mini Sudah Akan Dilegalkan, Ini Syaratnya

Menurut Herutama Trikoranto, Senior Vice President Research & Technology Center PT Pertamina (Persero), tetap harus realistis dengan perkembangan zaman dan teknologi.

Apalagi kata Herutama proogram mobil listrik sejalan dengan kesadaran global mengenai pelestarian lingkungan mengurangi emisi gas buang, dan lain sebagainya.

"Kalau bagi kami, harus mengikuti perkembangan industri global," kata Herutama.

Meski di masa mendatang permintaan bahan bakar minyak (BBM) akan berkurang, tetapi Herutama menganggap masih ada peluang di sektor lain.

Dalam hal ini Pertamina bisa fokus pada pemenuhan industri Petrokimia.

"Indonesia ini sudah masuk negara industri, tetapi kebutuhan petrokimianya masih impor. Itu juga peluang buat kita di masa yang akan datang," ucap Herutama.

Peluang lain, lanjut Herutama, Pertamina juga ingin tetap berperan di era kendaraan listrik.

Dalam hal ini Pertamina bisa menyediakan tempat pengisian daya baterai, dan lain sebagainya.

"Itu merupakan sesuatu yang baru, dan banyak peluang. Kami juga menganggap semua ini tidak masalah," kata dia.