Kegalauan Pemerintah Tentukan Harga Mobil Listrik, Pajak dan Komponen Impor Bikin Pusing

Saat ini, kata Airlangga, Pemerintah sedang menyusun peta jalan (roadmap) arah kebijakan dan pengembangan industri alat transportasi.

Hal itu untuk mendorong pengembangan kendaraan rendah emisi atau Low Carbon Emission Vehicle (LCEV).

Pengembangan Kendaraan Bermotor Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2) sejalan dengan Kebijakan Industri Nasional 2015 - 2035.

“Diharapkan pada 2025, 20 persen kendaraan yang diproduksi di Indonesia harus lebih ramah lingkungan, menghasilkan emisi karbon yang rendah, termasuk kendaraan listrik baterai,” pungkas dia.

Mobil Listrik Banyak Diminati

Nissan telah melakukan survey pembelian untuk mobil listrik/hybrid dan mobil biasa dengan harga yang sama.

Namun ternyata dari hasil survey bekerja sama dengan Frost and Sullivan, ternyata satu dari tiga orang sudah memilih menggunakan mobil listrik.

Riset konsumen di Singapura, Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam dan Filipina menunjukkan 37 persen pembeli prospektif siap mempertimbangkan pembelian mobil listrik.

Baca: Aman Abdurrahman Terduga Dalang Bom Sarinah: Saya Tidak Tahu Menahu

Hasil survey di Indonesia sendiri lebih tinggi dari rata-rata lima negara yaitu sebanyak 41 persen responden sudah memilih beli mobil listrik,

Hal yang menjadi pertimbangan utama orang membeli mobil listrik bukan soal pengisian baterainya atau pengecasannya.

Selain itu faktor keamanan alias safety feature-nya juga jadi pertimbangan.

Sedangkan terkait pengecasan mobil bukan menjadi pertimbangan utama.

“Lompatan pesat menuju elektrifikasi mobil membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pihak pemerintah dan swasta, juga pendekatan jangka panjang yang telah disesuaikan dengan setiap kondisi pasar yang unik,” ungkap Yutaka Sanada, Regional Senior Vice President Nissan Motor Co. Ltd.

Hasil riset juga membuktikan bahwa harga yang lebih murah akan mendorong lebih banyak orang untuk mempertimbangkan kendaraan listrik.