Pilpres 2019

Setelah Tempe Setipis Kartu ATM, Sandiaga Diminta Bercermin oleh Ridwan Kamil

Ajakan cawapres Sandiaga Uno agar para kepala daerah lebih fokus mengurus daerahnya, ketimbang terlibat di Pilpres 2019 menuai kritikan.

Kolase Tribun Jabar/Tribunnews/Kompas.com
Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil 

"Pak Anies (Baswedan) dapat perintah yang sama, dan ada beberapa gubernur, yang dapat pesan yang sama," lanjut dia.

Diminta Ngaca Diri

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut mengomentari Sandiaga Uno yang meminta kepala daerah untuk tidak fokus pada Pilpres 2019.

Sandiaga semestinya berkaca pada pengalaman pribadinya yang pernah terjun langsung mendukung sejumlah pasangan dalam Pilkada Serentak 2018.

Padahal, saat itu status Sandiaga saat itu masih menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Ketika Gerindra mendukung Sudirman Said dan Ida Fauziah di Pilkada Jawa Tengah, Sandiaga pernah menemui relawan Sudirman Said-Ida Fauziyah di markas penjuangan Merah-Putih, Jalan Pamularsih Nomor 95 Semarang, Minggu (4/3/2018).

"Beliau bisa melakukan percepatan pembangunan di Jawa Tengah. Dengan fokusnya memastikan bahwa biaya hidup terjangkau di Jawa Tengah dan harga bisa dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah," tutur Sandiaga saat itu.

Sementara itu, Sudirman Said mengatakan program OKE OCE akan diadopsi di Jawa Tengah. Sebab cara tepat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah dengan wirausaha.

Di lokasi yang sama Sandiaga bahkan mengisi materi pelatihan 'Oke Oce Ayo Obah'. Pelatihan digagas oleh relawan Sudirman Said- Ida Faudiyah dan diikuti sebanyak sekitar 30 peserta.

Melihat apa yang telakukan dilakukannya, Sandiaga diminta mengaca oleh Ridwan Kamil.

"Pak Sandiaga Uno yang terhormat tolong sebelum memberikan statement berkaca pada pengalaman pribadi. Pada 2018, dia datang ke Jawa Tengah menjadi jurkam Sudirman Said, datang ke Priangan jadi jurkam pasangan Asyik. (Saat itu), Beliau dalam kapasitas Wakil Gubernur, dalam kapasitas wakil publik," ucap pria yang akrab disebut Kang Emil di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Rabu (12/9/2018).

Menurut Emil, pejabat daerah punya hak sama dalam mendukung pasangan capres dan cawapres mana pun selama tak melanggar hukum.

"Jadi ya yang penting enggak melanggar aturan, enggak melanggar hukum, kemudian jangan bawa nama institusi dan jabatan. Tolong melihat pada pengalaman pribadi," tegas Emil yang saat menjadi wali kota Bandung didukung Gerindra dan PKS.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved