Rumah DP 0 Rupiah, Antara Janji dan Mimpi Anies Baswedan Jelang Satu Tahun Memimpin Jakarta

Konsep dari rumah DP 0 rupiah Klapa Village adalah rumah susun sederhana milik (rusunami), yang artinya hunian nantinya akan berbentuk vertikal layaknya sebuah apartemen.

• Sederet Fakta Pejabat Pemkab Bekasi yang Dicocok KPK, Diduga Suap Soal Meikarta dan Dolar Singapura

• Pukau Juri Hingga Dapat Golden Ticket American Idol, Ini Cerita Penyanyi Cilik Keturunan Indonesia

Untuk proses pembangunan tower pertama Klapa Village, terdapat dua tipe unit yang ditawarkan, yaitu tipe 21 seharga sekira Rp 210 juta, dan tipe 36 seharga sekira Rp 320 juta.

Akan tetapi sebelum hari peresmiannya, banyak pihak yang mempertanyakan terkait skema pembayaran dari rumah DP 0 rupiah milik Anies Baswedan. Padahal, groundbreaking atau peletakan batu pertama dari Klapa Village sudah dilaksanakan sejak Januari 2018.

Sedangkan Pergub nomor 104 tahun 2018, yang di dalamnya juga mengatur skema pembayaran rumah DP 0 rupiah, baru keluar sehari sebelum peresmian Klapa Village.

CEO Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda menilai bahwa yang proses groundbreaking Klapa Village yang dilaksanakan pada Januari 2018, terkesan buru-buru. Yang mana saat itu, aturan dan mekanisme terkait rumah DP 0 rupiah belum terbentuk.

Hanya seperti, memperlihatkan keseriusan Pemprov DKI Jakarta era Anies Baswedan dalam merealisasikan program unggulannya tersebut.

“Sudah groundbreaking, terus tidak ada kelanjutannya. Apalagi ini program pemerintah daerah,” ujar Ali.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta, Meli Busiastuti menjelaskan bahwa dalam skema pembayaran rumah DP 0 rupiah kini sudah diatur dalam Pergub nomor 104 tahun 2018, sehinga masyarakat kini tidak usah bingung karena program ini telah memiliki payung hukum.

Terkait skema pembayarannya, Pemprov DKI Jakarta nantinya akan memberikan dana talangan pembiayaan uang muka atau down payment (DP), maksimal sebesar 20 persen dari harga satu unit rumah.

“Apabila masyarakat mengajukan untuk pembayaran uang muka difasilitasi oleh Pemprov DKI, maka Pemprov DKI melalui APBD akan mengakokasikan tersebut,” ujar Meli, di Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (12/10/2018).

Perlu digaris bawahi bagi masyarakat yang ingin memiliki unit di Klapa Village, bahwa pengertian DP 0 rupiah dan DP 0 persen merupakan hal yang berbeda. DP 0 rupiah adalah bank tetap mendapatkan uang muka, hanya saja ditanggung oleh pihak lain, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta.

Sedangkan, DP 0 persen adalah bank tidak mendapatkan uang muka sama sekali dari pihak yang berminat memiliki suatu hunian.

Meli mengatakan, pembayaran cicilan unit rusunami Klapa Village difasilitasi oleh Bank DKI, melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Yang artinya, Pemprov DKI Jakarta kemungkinan akan menyediakan juga dana talangan untuk cicilan unit jika dibutuhkan, bukan sekedar uang mukanya.

FLPP sendiri, merupakan dukungan pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Untuk sementara uang mukanya, tapi kami mengalokasikan keduanya. Bila dari bank masih tersedia FLPP, ya mungkin menggunakan FLPP. Seandainya ada permohonan menggunakan APBD, nanti ada prosesnya,” ujar Meli.