Pilpres 2019
Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu: Timses Bantah Pencitraan, Kubu Prabowo Lihat Strategi Kampanye
Presiden Joko Widodo menggratiskan Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) sejak Sabtu (27/10/2018). Keputusan itu pun menimbulkan berbagai reaksi.
Penulis: Ferdinand Waskita | Editor: Wahyu Aji
lihat foto
Kubu Jokowi
Wakil Ketua TKN Jokowi-Maruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan usulan jembatan Suramadu digratiskan sudah lama.
Ia mengatakan tokoh masyarakat serta pemerintahan di seluruh Madura telah mengusulkan tak ada tarif yang harus dibayarkan saat melewati jembatan Suramadu.
"Tak kurang dari Pakde Karwo partainya Demokrat pernah mengusulkan agar digratiskan 2016, itu bahkan sebenarnya roda dua sudah gratis sejak awal, roda empat di diskon 50 persen tetapi itu belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kesejahteraan Madura," kata Karding melalui pesan singkat.
Ia mengungkapkan angka kemiskinan di Madura dibandingkan dengan Surabaya cukup jauh.
Politikus PKB itu menuturkan sisi ekonomi dan kesejahteraan di Madura lamban. Salah satunya karena biaya pengiriman logistik dan barang sangat mahal.
"Angka kemiskinan di Surabaya 6-7 persen, di Madura berkisar sampai 23 persen," tuturnya.
Karding mengatakan penggratisan Jembatan Suramadu dapat memberi stimulasi ekonomi yang berujung pada kesejahteraan masyarakat Madura.
Ia juga mengingatkan kebijakan tersebut tidak bisa disamakan dengan jalan tol lain. Pasalnya, Jembatan Suramadu dibiayai oleh APBN.
"Tidak ada kontrak pihak ketiga tidak membutuhkan konsesi seperti jalan tol, tidak ada masalah jika ini digratiskan, kalau ada masalah pemasukan sekitar Rp 100 miliar- Rp 120 miliar, itulah yang ditanggung, yang hilang dari APBN, tak terlalu besar dibanding estimasi pertumbuhan yang bisa dihasilkan dari sini diperkirakan Rp 1 Triliun kalau dibuka," katanya.
Karding menuturkan kebijakan tersebut tidak bisa disebut pencitraan di tahun politik. Menurutnya, kebijakan pemerintah harus tetap berjalan meskipun masa pilpres.
"Bayangkan kalau semua kebijakan dianggap pencitraan atau politis, bahaya bagi masyarakat karena lima sampai enam bulan masyarakat tak tersentuh," imbuh Karding.
Respon Kubu Prabowo
Ketua DPP Gerindra Nizar Zahro mengingatkan penggratisan jembatan tol Suramadu juga dipertanyakan Presiden ke-6 RI SBY.
"Apa yang mejadi dasar pertimbangannya? Apakah dasarnya investasi jembatan tersebut sudah BOP? Kalau itu dasarnya ada juga pertanyaan, mengapa hanya Suramadu yang diresmikan gratis? Semestinya karena dasar yang sama dengan gratisnya jembatan Tol Suramadu," imbuh Nizar.
