Pilpres 2019

Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu: Timses Bantah Pencitraan, Kubu Prabowo Lihat Strategi Kampanye

Presiden Joko Widodo menggratiskan Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) sejak Sabtu (27/10/2018). Keputusan itu pun menimbulkan berbagai reaksi.

Penulis: Ferdinand Waskita | Editor: Wahyu Aji
SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ
SURAMADU PADAT - Ribuan motor pemudik melintas di Jembatan Suramadu, Selasa (21/8). Pagi hingga pukul 14.00 WIB) roda empat yang melintas sudah 5500an, sementara roda dua 22 ribu. Saat menjelang Idul Adha, Jembatan Suramadu selalu depenuhi pemudik yang menjalankan tradisi toron pulang ke kampung halaman di Madura. 

Nizar menilai pemerintah perlu menggratiskan sejumlah jalan tol lain agar ada keadilan yang sama.

Misalnya jalan tol Jagorawi yang merupakan jalan tol pertama di Indonesia.

Ketua DPP Gerindra Nizar Zahro
Ketua DPP Gerindra Nizar Zahro (Dpr.go.id)

"Penggratisan jalan tol Suramadu ini agak sulit dilepaskan dengan adanya strategi kampanye merebut kembali suara pemilih di Madura. Jadi ini adalah mengorbankan PNBP yang masuk ke pendapatan negara," kata Nizar.

Padahal, kata Anggota Banggar DPR itu, di sebelah tol Suramadu ada pelabuhan penyebrangan Kamal-Perak yang sampai hari ini masih bayar.

"Kalau memang alasannya adalah ekonomi dan harga barang-barang bisa turun. Kenapa pelabuhan kamal-perak tidak di resmikan juga untuk di gratiskan?" tanya Nizar.

Nizar pun meminta Jokowi berhati-hati bermain-main dengan program pemerintah untuk kepentingan kampanye.

Ia mengingatkan keuangan negara kini tengah sulit sehingga setiap pemasukan dan potensi kerugian negara harus diperhitungkan.

"Minta pemerintah untuk menjelaskan kajian tentang nilai ekonomisnya mengapa tol Suramadu digratiskan. Jangan sampai karena kepentingan jangka pendek memenangkan Pilpres 2019, Jokowi mengorbankan keuangan pemerintah/BUMN," katanya.

Sementara Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PAN, Faldo Maldini menyebut kebijakan Presiden Jokowi untuk menggratiskan biaya tarif tol Jembatan Suramadu sarat akan muatan politis.

Wasekjen PAN Faldo Maldini
Wasekjen PAN Faldo Maldini (Instagram @faldomaldini)

"Ya kalau kita sih kalau saya melihat di momen seperti sekarang hal tersebut tidak bisa dipisahkan (muatan politis -red)," ujar Faldo, di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Minggu (28/10/2018).

Menurut Faldo hal tersebut wajar karena Jokowi yang notabene capres petanaha, diuntungankan dengan kebijakan yang diambil.

Respon Fadli Zon Hingga Sandiaga Soal Presiden Jokowi Gratiskan Tarif Tol Jembatan Suramadu

Tol Suramadu Digratiskan, Sandiaga Uno Justru Soroti Tol yang Sudah Dibangun Puluhan Tahun

Petugas Tembak Bandar 5,5 Kilogram Sabu di Jembatan Suramadu, Terpantau Sejak di Kepulauan Riau

"Petahana punya previllege punya keberkahan untuk menggunakan itu ya silahkan aja bagi kita enggak masalah tapi yang penting bagaimana caranya manfaat yang bagi rakyat Madura dan Surabaya itu benar-benar terasa," ujar Faldo.

"Namun yang jauh lebih penting adalah kita sangat paham itu adalah kemewahan yang dimiliki oleh petahana bahwa mereka bisa mengambil kebijakan ABCD tapi ya its oke," sambungnya. (Tribunnews.com/TribunJakarta.com)

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved