Tanggapi Pernyataan Prabowo Soal Aparat Hukum Berat Sebelah, Jokowi Ingatkan Kasus Ratna Sarumpaet

TRIBUNJAKARTA.COM - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) ungkit soal kasus Ratna Sarumpaet dalam debat Pilpres 2019, Kamis (17/1/2019) tadi malam.

Hal itu berawal ketika calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto memberikan laporan terkait penindakan hukum terhadap Kepala Desa di Jawa Timur.

Prabowo Subianto merasa peran aparat dalam melakukan tindakan hukum masih berat sebelah.

Lantas Prabowo Subianto memberikan contoh terkait kasus yang menimpa Kepala Desa di Jawa Timur.

Kepala Desa di Jawa Timur tersebut, kata Prabowo Subianto, menyatakan dukungannya kepada capres-cawapres nomor urut 02.

Menurut Prabowo Subianto, perlakuan terhadap Kepala Desa tersebut tidak adil hingga pada akhirnya harus ditahan.

"Terkadang aparat itu berat sebelah. Sebagai contoh kepala daerah, gubernur-gubernur yang mendukung paslon nomor satu menyatakan dukungan tidak apa-apa. Tapi ada kepala desa di Jawa Timur menyatakan dukungan kepada kami sekarang ditahan, ditangkap. Jadi ini menurut saya menjadi perlakuan tidak adil dan bentuk pelanggaran HAM," tanggapan Prabowo.

• Tak Cuma Pengaturan Skor, Satgas Antimafia Bola Juga Usut Dugaan Penyimpangan Dana di PSSI

• Ruhut Sitompul Nilai SBY Setengah Hati Dukung Prabowo Subianto, Tak Hadir Saat Debat Perdana

• Mucinkari Penghubung Utama VA dengan Hidung Belang Ditangkap, Avriellia-Fatya Jalani Pemeriksaan

Pendapat Prabowo pun langsung dielak oleh Jokowi, dan meminta semua masalah peraturan tetap mengikuti aturan.

"Jangan menuduh kayak gitu Pak Prabowo. Kita ini negara hukum, ada prosedur hukum yang bisa kita lakukan. Kalau ada bukti ya berikan saja pada aparat," jawab Jokowi.

Bahkan lebih lanjut Jokowi balik serang dengan kasus Ratna Sarumpaet yang sempat menyebarkan kabar hoaks.

"Jangan sampai kita sering grusa-grusu menyampaikan sesuatu, misalnya jurkamnya Pak Prabowo. Katanya dianiaya, mukanya babak belur kemudian konferensi pers bersama-sama, akhirnya apa yang terjadi? Ternyata operasi plastik. Ini negara hukum kalau ada bukti silahkan laporkan mekanisme hukum yang ada. Kenapa harus menuduh-nuduh begitu," Jawab Jokowi.

Maruf Amin dukung pernyataan Jokowi

Cawapres nomor urut 01, KH Maruf Amin diberikan kesempatan oleh pasangannya, capres petahana Jokowi soal penegakan hukum di Indonesia.

Saat itu, Jokowi menjelaskanbahwa jangan mempertentangkan antara HAM dan penindakan hukum.

Menurut Jokowi, penindakan hukum yang sesuai prosedur itu bukan sebuah pelanggaran HAM.

Penegakan hukum, kata Jokowi, berarti melindungi masyarakat.

"Jadi kalau ada tersangka korupsi ditahan itu bukan pelanggaran HAM, itu adalah prosedur hukum yang memang harus dilakukan," ucap Jokowi dalam debat Pilpres 2019, Kamis (17/1/2019).

• UPDATE Transfer Pemain: Dilepas Persib Bandung, Tony Sucipto Selangkah Lagi Gabung Persija Jakarta

• Reaksi Mulan Jameela saat Tahun Foto #10Yearschallengenya Diperdebatkan, Singgung Fitnah dan Dosa

• Debat Pilpres, Jokowi Serang Prabowo Terkait 6 Caleg Gerindra Mantan Koruptor

Lantas Jokowi pun nampak memberikan kesempatan kepada Maruf Amin untuk menambahkan terkait penjelasannya itu.

Maruf Amin hanya menjawab singkat, padahal waktu masih tersisa sekira 28 detik.

Menurut Maruf Amin, pemaparan Jokowi sudah cukup jelas.

"Cukup, saya mendukung pernyataan Pak Jokowi," kata Maruf Amin.

Jokowi kisahkan Kahiyang Ayu

Jokowi membahas tentang perekrutan pejabat dalam debat Pilpres 2019 tadi malam.

Menurut Jokowi, perekrutan pejabat baik wali kota, bupati atau Gubernur harus dilakukan secara terbuka.

Hal tersebut disampaikannya saat mendapatkan pertanyaan dengan tema korupsi.

Jokowi ditanya terkiat strategi politik berbiaya tinggi yang kerap membuat pejabat korupsi.

• Petugas Damkar Amankan Sarang Tawon Baluh di Ketinggian 8 meter

• Jane Shalimar Blak-blakan Ungkap Kekecewaan Terhadap Sikap Vanessa Angel Saat Masih Berstatus Saksi

• Pesan Ahok Terkait Pilpres 2019 untuk Ahokers, Imbau Tak Golput hingga Singgung 4 Pilar Bernegara

Saat itu Jokowi menjawab bahwa proses rekrutmen harus berbasi kepada kompetensi, bukan finansial.

Kemudian, Jokowi menjelaskan proses perekrutan harus dilakukan secara transparan, sederhana dengan standar yang jelas.

Pada kesempatan itu, Jokowi pun menyebut proses seleksi aparatur sipil negara (ASN) di era pemerintahannya sudah berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Saking transparannya, ia menyebut putrinya sendiri, Kahiyang Ayu, tidak lolos seleksi CPNS pada 2014 lalu.

"(Soal tes CPNS) rekrutmennya berjalan dengan transparan, akuntabel, dan bisa semua orang melihat dan sekarang sudah kita lakukan. Semuanya bisa cek, hasilnya juga bisa cek, anak saya tidak bisa terima di situ karena memang tidak lulus," ujar Jokowi dalam debat Pilpres pada Kamis (19/1/2019) malam.

• UPDATE Transfer Pemain: Dilepas Persib Bandung, Tony Sucipto Selangkah Lagi Gabung Persija Jakarta

• Jane Shalimar Blak-blakan Ungkap Kekecewaan Terhadap Sikap Vanessa Angel Saat Masih Berstatus Saksi

• Pesan Ahok Terkait Pilpres 2019 untuk Ahokers, Imbau Tak Golput hingga Singgung 4 Pilar Bernegara

Bagaimana faktanya? Pada 2014 lalu Kahiyang Ayu memang mengikuti seleksi tes CPNS sebagai Pemeriksa Pertama Pemerintah Kota Surakarta.

Berdasarkan keterangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, pihaknya menjamin tidak ada keistimewaan yang diberikan kepada putri presiden tersebut.

"Anak presiden saja enggak dapat fasilitas dari jabatan ayahnya tidak jadi prioritas dan tidak KKN. Masak anak sata mau begitu. Malu sama presiden dong," kata Yuddy pada 3 November 2014 lalu.

Total capaian poin Kahiyang pada saat itu adalah 300, terdiri dari nilai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 50, Tes Intelegensia Umum (TIU) 95, dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 155.

• Sudjiwo Tedjo Bikin Polling Agnez Mo Vs Nissa Sabyan, Ini Hasil Sementara yang Menang

• Saat Prabowo Subianto Lupa Kalau Sandiaga Uno Sudah Bukan Kader Gerindra

• Saat Prabowo Subianto Lupa Kalau Sandiaga Uno Sudah Bukan Kader Gerindra

Merujuk pada peraturan CPNS saat itu, seorang peserta CPNS dinyatakan lolos bila memenuhi passing grade 70 untuk TWK, 75 untuk TIU, dan 126 untuk TKP.

Pemberantasan korupsi

Joko Widodo menyerang rivalnya calon presiden Prabowo Subianto terkait komitmen pemberantasan korupsi.

Saat debat pertama Pilpres 2019, Kamis (17/1/2019) malam, Jokowi menyindir Prabowo soal calon anggota legislatif bekas koruptor yang diusung Partai Gerindra.

Awalnya, Jokowi menyinggung pernyataan Prabowo bahwa korupsi di Indonesia sudah stadium 4.

• Jadi Perempuan yang Hamil di Luar Nikah, Yunita Siregar Dicemooh Warganet Cewek Enggak Benar

• Mengaku Warga Brunei, 3 Terduga Pelaku Hipnotis di Depok Tipu Ibu-ibu Pulang Mengaji

• 5 Fakta Ira Koesno, Jurnalis Andal yang Jadi Moderator Debat Pilpres 2019

Jokowi mengaku tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

Jokowi kemudian memakai data Indonesian Corruption Watch (ICW) bahwa Gerindra paling banyak mencalonkan caleg eks koruptor dalam pemilu 2019.

"Caleg itu yang tandatangan ketua umumnya, berarti Pak Prabowo yang tandatangan. Bagaimana bapak menjelaskan mengenai ini?" tanya Jokowi.

Menjawab Jokowi, Prabowo mengaku belum mendapat laporan mengenai data tersebut. Ia mengaku bahwa pihaknya antikorupsi dan tidak setuju soal caleg eks koruptor.

"Saya seleksi caleg-caleg tersebut. Kalau ada bukti silahkan laporkan kepada kami," kata Prabowo. Prabowo menambahkan, terkadang ada kasus korupsi yang hanya karena menerima tunjangan hari raya (THR).

Menurut dia, hal itu terjadi di semua fraksi di parlemen seperti di DPRD.

• Kerap Tak Tidur Nyenyak? Coba Konsumsi 5 Jenis Makanan Ini!

• Waspada, Ini 7 Ciri Teman Palsu yang Hanya Ingin Menjatuhkan Anda

• Mantan Pacar Disebut Tersandung Kasus Penyalahgunaan Narkoba, Syahrini Justru Sibuk Lakukan Ini

"Jangan lah kita saling menuduh partai kita masing-masing," kata Prabowo.

Mendengar jawaban Prabowo, Jokowi kembali mengulangi pertanyaanya. Ia menambahkan data bahwa total caleg eks koruptor yang diusung Gerindra sebanyak enam orang.

"Jadi saya tidak menuduh partai bapak korupsi, bukan," kata Jokowi.

Prabowo mengatakan, lebih baik diumumkan saja daftar caleg eks koruptor. Jika rakyat tidak menginginkan, kata dia, maka rakyat tidak akan memilih.

"Yang jelas, kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum, kalau hukum mengizinkan dan rakyat menghendaki dia, karena dia memiliki kelebihan-kelebihan lain, mungkin korupsinya ngga seberapa...," kata Prabowo.

• Fantastis, Muncikari Bisa Raup Puluhan Juta dari Komisi Sekali Transaksi Prostitusi Artis

• Prabowo Berkuasa, Koruptor Disuruh Menambang Pasir Terus-menerus

• Prabowo Berkuasa, Koruptor Disuruh Menambang Pasir Terus-menerus

"Kalau curi ayam, benar itu salah. Tapi kalau merugikan rakyat triliunan, itu yang harus kita habiskan di Indonesia ini," tambah dia.

(TribunJakarta//Tribunnews/Kompas)