BKN Umumkan Update Penetapan NIP Masing-masing Instansi Bisa Cek dan Klik di Sini

TRIBUNJAKARTA.COM -  Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus mengebut penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) seleksi tahun 2018.

Hingga hari ini, Minggu (3/1/2019), sebanyak 25.226 CPNS dari 178 instansi telah ditetapkan.

Itu disampaikan BKN di laman resminya siang ini.

Untuk nama-nama instansi beserta berapa persen penetapan NIP-nya bisa dibuka di laman resmi bkn.go.id atau klik di sini

Pada tahun 2018 lalu, pemerintah membuka 238.015 formasi CPNS, yang tersebar di 76 kementerian/lembaga dan 525 pemerintah daerah.

• Penjelasan BKN Soal Beredar Nomor HP Pimpinan Lembaga Bima Haria Wibisana di Kelulusan CPNS 2018

• Pemecatan PNS Koruptor Lambat: KPK Pertanyakan Komitmen PPK, Sikap Mendagri Hingga Tanggapan BKN

• BKN Bocorkan Cara Mempercepat Pemberkasan dan Mengisi Daftar Riwayat Hidup Bagi Peserta CPNS 2018

• Tak Lolos CPNS Masih Bisa Ikut Seleksi P3K, Simak Persyaratan dan Pengumuman Penting BKN Berikut

Dalam menetapkan NIP CPNS, BKN akan memberikan Pertimbangan Teknis (Pertek) NIP setelah melakukan verifikasi dan validasi (verval) berkas peserta.

Follow Juga:

Pertek ini kemudian akan menjadi landasan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi, untuk menerbitkan SK CPNS dan panggilan aktif bekerja.

BKN sendiri menargetkan agar penetapan NIP ini dapat selesai sebelum akhir Februari.

"Ingat, sebelum akhir Februari 2019 harus sudah masuk ke sistem & TMT (Terhitung Mulai Tanggal, RED) 1 Maret 2019. Kita pasti bisa," tegas BKN, Rabu (30/1/2019) pada instansi penerima CPNS 2018. 

BKN Telah tetapkan 4.533 NIP CPNS TA 2018

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana menjelaskan dalam proses seleksi CPNS Tahun Anggaran (TA) 2018, saat ini BKN sedang memproses usul penetapan NIP CPNS TA 2018 yang diajukan instansi pembuka rekrutmen CPNS.

Dari 5.952 usulan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang diterima BKN,  per tanggal 21 Januari 2019 BKN telah menetapkan sejumlah 4.533 NIP.

Hal itu disampaikan Bima saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Menteri PANRB dan Komisi II DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1/2019).