Gubernur Anies Sebut Wacana Pemindahan Ibu Kota ke Luar Jawa Tak Kurangi Macet di Jakarta
Ada sejumlah aspek yang menyebabkan Jakarta macet, termaksud kegiatan rumah tangga dan kegiatan swasta.
Penulis: Pebby Ade Liana | Editor: Wahyu Aji
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai, bahwa wacana pemindahan Ibu Kota Indonesia yang digagas oleh Pemerintah Pusat tidak secara otomatis mengurangi kemacetan di DKI Jakarta.
Pasalnya, bukan karena sebagai pusat pemerintahan saja.
Ada sejumlah aspek yang menyebabkan Jakarta macet, termaksud kegiatan rumah tangga dan kegiatan swasta.
"Perpindahan Ibu kota, tidak otomatis mengurangi kemacetan (Jakarta) karena kontributor kemacetan di Jakarta adalah kegiatan rumah tangga dan kegiatan swasta, bukan kegiatan pemerintah," kata Anies Baswedan.
• Pemindahan Ibu Kota Kembali Dibahas, Anies Sebut Presiden Jokowi Setuju Jakarta Tetap Dibangun
"Jadi kalau menurut bacaan saya alasan utamanya (dipindah) pemerataan penduduk, pemerataan perekonomian, kalau kemacetan bukan disebabkan pemerintah. Pemerintah misalnya tidak berada di ibu kota tantangan kemacetan masih tetap tinggi," ungkapnya.
Anies Baswedan, sebelumnya mengatakan bahwa rencana perpindahan Ibu Kota di luar Jawa disebabkan oleh adanya ketimpangan dan pemerataan penduduk di wilayah Indonesia.
Ia menyebut, bahwa rencana perpindahan tersebut hanya meliputi aspek pemerintahan dan administasinya saja. Sedangkan untuk aspek Ekonomi, bisnis, dan perbankan tak ada yang berubah.
Hal ini dinilai tak akan memiliki dampak besar terhadap kemacetan di Jakarta.
"Pak Presiden juga menggarisbawahi bahwa tantangan utama di Indonesia hari ini adalah adanya ketimpangan distribusi kesejahteraan dan juga distribusi penduduk. Jawa, amat padat. Sementara daerah lain, penduduknya sedikit. Kemudian dalam paparan tadi rencana akan dipindah hanya aspek pemerintahan administrasi. Jadi kegiatan perekonomian, perdagangan, perbankan itu tidak mengalamai perubahan," kata Anies Baswedan.
Dirinya mengaku telah menjelaskan persoalan transportasi ini pada Bappenas. Di mana unsur transportasi di dalam kegiatan pemerintahan sangatlah kecil.
Anies menjabarkan, bahwa jumlah kendaraan pribadi di Jakarta mencapai sekitar 17 juta, sementara kendaraan kedinasan hanya 141 ribu.
"Jadi jumlah kedaraan pribadi di Jakarta sekitar 17 juta, kendaraan kedinasan itu 141 ribu. Jumlahnya kecil sekali. Kalaupun pemerintah pindah, tidak kemudian mengurai masalah kemacetan. Jadi perpindahan Ibu Kota tidak otomatis mengurangi kemacetan," tuturnya.
Diketahui sebelumnya, Bappenas telah merampungkan kajian tahap pertama rencana pemerintahan Ibu Kota ke luar Jakarta. Kajian tersebut terfokus pada tiga wilayah yang menjadi kandidat utama pengganti Jakarta.
• Habisi Nyawa Kakaknya, Pembunuh Satu Keluarga di Bekasi: Hati Saya Panas Sama Abang
Di antaranya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
