Pemindahan Ibu Kota Kembali Dibahas, Anies Sebut Presiden Jokowi Setuju Jakarta Tetap Dibangun
Anies memaparkan, rencana perpindahan Ibu Kota di luar Jawa disebabkan oleh adanya ketimpangan dan pemerataan penduduk di wilayah Indonesia.
Penulis: Wahyu Aji Tribun Jakarta | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
lihat foto
Bambang pun menyebut bahwa Jokowi lebih menyetujui apabila Ibu Kota dipindah ke luar Jawa.
Komentar Anggota Komisi II DPR
Anggota Komisi II DPR RI, Achmad Baidowi mengapresiasi keputusan Jokowi menjawab keinginan lama yang telah ada sejak era Presiden Soekarno.
Apalagi jika melihat beban Jakarta yang semakin berat ketika memegang dua fungsi yakni sebagai kota pemerintahan dan pusat niaga.
"Sebuah keinginan lama melihat crowdetnya Jakarta sebagai ibu kota. Karena memegang dua fungsi yakni kota pemerintahan dan pusat niaga. Sehingga yang terjadi beban Jakarta sangat berat. Macet jadi sangat akut di Jakarta. Banjir pun begitu," ujar Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini kepada Tribunnews.com, Senin (29/4/2019).
Menurut Baidowi, keputusan memindah ibu kota pemerintahan harus dibarengi dengan kajian mendalam.
Termasuk menyiapkan Rencana Tata Ruang Wilayah( RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
"Agar tidak mengulang kesalahan Jakarta. Mulai dari sistem tata letak perkantoran, infrastruktur, transportasi, serta aspek keamanan," papar Baidowi.
Jangan pula di ibu kota yang baru, imbuh dia, macet, banjir, dan kriminalitas, menjadi masalah baru.
Meskipun demikian ia yakin pemindahan ibu kota akan berhasil seperti negara-negara lain di dunia.
"Negara-negara di dunia juga banyak yang melakukan pemindahan ibu kota dan berhasil," ucapnya.
Pemindahan Ibu Kota Butuh Dana Rp 466 Triliun
Pemerintah memperkirakan pemindahan ibu kota menelan biaya sekitar Rp 323 triliun hingga Rp 466 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk biaya pembelian lahan dan pembangunan infrastrukturnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, anggaran tersebut muncul dengan pertimbangan dua skenario.
Skenario Pertama adalah pemindahan ibu kota demgan mengikutsertakan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kebutuhan lahan 40.000 hektare (ha).
