Haris Azhar Singgung Abuse of Power Soal Tim Hukum Wiranto, Adian Napitupulu Beri Pandangan Begini

TRIBUNJAKARA.COM - Tim Asistensi Hukum bentukan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan belakangan ini menjadi sorotan publik.

Sebagaimana diketahui Tim Asistensi Hukum ini terbentuk seusai pemungutan suara Pilpres 2019.

Tim Asistensi Hukum yang dibentuk Wiranto sudah mulai efektif bekerja sejak Kamis (9/5/2019) kemarin.

Wiranto memimpin rapat yang dihadiri oleh para pakar dalam tim tersebut.

Tim Asistensi Hukum Polhukam saat ini terdiri dari 24 anggota.

Jumlah itu terdiri dari pakar, staf Polhukam hingga anggota Polri.

Terbentuknya Tim Asistensi Hukum ini pun menuai beragam komentar.

Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar menjadi satu di antara yang memberikan tanggapannya terkait tim asistensi hukum Wiranto itu.

Haris Azhar menuding bahwa ada maksud lain di balik terbentuknya Tim Asistensi Hukum Wiranto.

• Rekapitulasi Suara Pemilu 2019, Prabowo-Sandi Unggul di 7 Kecamatan Jakarta Timur

• Catat! Daftar Lokasi Pelayanan SIM Keliling di Jakarta, Selasa 14 Mei 2019

Menurutnya, keputusan dibentuknya Tim Asistensi Hukum ini ialah untuk membidik suara-suara kritis yang kini sedang ramai.

Kemudian, Haris Azhar pun menyebut bahwa sosok di balik Tim Asistensi Hukum ini adalah bagian dari petahana yang ikut berkompetisi.

"Jadi dia sedang berkompetisi, sendang menggunakan kekuasaan untuk melindungi dirinya dari kritik publik atau kritik oposisi atau non oposisi," ujar Haris Azhar seperti dilansir TribunJakarta dari tayangan YouTube TVone, Selasa (14/5/2019).

"Ini dibentuknya karena soal berisiknya pasca Pilpres," tambahnya.

Haris Azhar lantas menuding bahwa Menkopulhukam Wiranto tengah berlindung di balik kekuasaan.

"Menurt saya secara legal standing tim ini lahir dari satu menteri yang dia punya parpol bagian dari kekuasaan," katanya.