TKN Minta BPN Pakai Jalur Hukum Bila Temui Kecurangan, Bambang Widjayanto: Kalau Mekanismenya Kurap?

Dengan cara melaporkan dan membuktikannya kepada Badan Pengawas Pemilu.

"Itu haknya untuk menyampaikan. Tapi, kemudian silakan dibuktikan dan dilaporkan ke Bawaslu. Gunakan prosedur hukum yang berlaku," kata Ilham di Kantor KPU RI.

BPN juga mengundang KPU untuk hadir dalam acara tersebut.

Ilham tidak mengonfirmasi apakah KPU akan menghadiri undangan, tapi jelas lembaga penyelenggara pemilu ini tengah disibukkan pada kegiatan rekapitulasi suara nasional yang ditargetkan selesai pada 22 Mei mendatang.

Dalam acara pemaparan fakta-fakta kecurangan Pemilu yang digagas BPN sore nanti, mereka disebut turut mengundang pihak penyelenggara Pemilu dan duta besar negara sahabat.

Namun Ilham mengaku pihaknya tak punya waktu leluasa untuk hadir dalam acara tersebut. Lantaran mereka masih disibukkan dengan rapat pleno rekapitulasi sejak Jumat (10/5) kemarin, hingga tanggal 22 Mei mendatang.

"Kita sibuk rekapitulasi," kata dia singkat.

Reaksi TKN Jokowi-Maruf

Di kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi dan Maruf Amin kemudian memberikan tanggapan atas sikap dari BPN Prabowo-Sandiaga.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Abdul Kadir Karding merespon rencana kubu 02 Prabowo-Sandiaga yang akan merilis dugaan kecurangan Pilpres 2019.

Menurut Karding, kubu Prabowo-Sandiaga lebih baik melalui mekanisme pelaporan kecurangan ke penyelengara Pemilu yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Pada prinsipnya mengungkap dugaan kecurangan itu boleh-boleh dan sah saja justru yang diharapkan oleh semua pihak adalah kita bicara kecurangan harus dilengkapi data dan fakta. Setelah itu lalu silakan ke penyelenggara pemilu kalau terkait dengan kecurangan harusnya ke bawaslu kalau terkiat dengan penyelenggara pemilu ke dkpp kalau terkait dengan hasil pemilu ke MK," kata Karding saat dihubungi, Selasa (14/5/2019).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun menyarakan agar kubu 02 tak berteriak soal kecurangan tanpa memiliki data dan fakta.

Sebab, jika hal itu dilakukan tanpa bukti sama dengan mencederai penyelenggara Pemilu.

"tidak baik bagi bangsa kita, tidak baik bagi penyelenggara pemilu kita, tidak baik tradisi hukum kita, tidak baik bagi pendidikan politik kita dan kenyaman serta kenyamanan masyarakat," ucap Karding.

Untuk itu, TKN mendorong BPN Prabowo-Sandiaga jika ada dugaan kecurangan agar menjabarkan data secara transparan tanpa manipulasi.

Lalu, melanjutkan ke Bawaslu.

"kami hargai setelah itu silakan dilaporkan ke Bawaslu jangan data kecurangan yang dimilikinya itu diolah dikapitalisasi sedemikian rupa di publik tidak disampaikan ke Bawaslu," imbuh Karding.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Johnny G Plate menanggapi rencana BPN akan memaparkan fakta-fakta terkait dugaan kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2019. 

"Rakyat pun bertanya-tanya, tak melaporkan ke Bawaslu ada apa ya?" ujar Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf ini, kepada Tribunnews.com, Selasa (14/5/2019).

Langkah BPN Prabowo-Sandiaga ini, menurut dia, malah makin menunjukkan hal yang ganjil, bicara tentang kecurangan tanpa melaporkannya ke Bawaslu.

Anggota DPR RI ini menegaskan, ruang besar disiapkan negara terhadap dugaan kecurangan pemilu, yakni melaporkannya ke Bawaslu.

"Mengapa tidak disampaikan langsung ke Bawaslu, ini sesuai amanat UU Nomor7 tahun 2017," tegas Johnny G Plate.

Kemudian menurut Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Ace Hasan Syadzily mengatakan Prabowo Subianto kembali mengulangi sikapnya seperti dalam Pilpres 2014 yang lalu. 

kata Ace, Prabowo Subianto juga pernah tidak menerima hasil perhitungan KPU yang memenangkan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) pada Pilpres 2014 lalu. 

"Hal yang sama juga dilakukan dalam Pilpres 2019 ini dimana Prabowo juga menolak hasil rekapitulasi suara yang nanti akan resmi diumumkan KPU pada tanggal 22 Mei 2019," ujar politikus Golkar ini kepada Tribunnews.com, Selasa (14/5/2019).

Anggota DPR RI ini menegaskan, sikap Prabowo Subianto ini merupakan pembelajaran yang buruk dalam kehidupan demokrasi.

Karena dia menjelaskan, dalam demokrasi itu, ada prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun, yakni harus siap menang dan harus siap kalah.

Itu prinsip dasar dalam kontestasi berdemokrasi. 

Rakyat sendiri, dia tegaskan, memiliki kesadaran yang tinggi atas prinsip berdemokrasi ini. 

"Justru elit-elitnya yang tidak siap berdemokrasi," jelasnya.

Untuk itu menurut dia, elite politik harus menghormati pilihan rakyat. Yakni telah memberikan amanah kepada Jokowi-KH Ma'ruf Amin. 

"Seharusnya Prabowo-Sandiaga malu kepada rakyat. Dalam sebuah survei dinyatakan bahwa 92,5% rakyat Indonesia menerima siapapun yang terpilih Presidennya," tegasnya. (Tribunnews.com/Taufik Ismail/Srihandriatmo Malau/Fransiskus Adhiyudha/Reza Deni)