Pemilu 2019

Polri Tetapkan Status Siaga 1 Sampai 25 Mei, Warga Diminta Tak Takut dan Jalankan Aktivitas Biasa

Mabes Polri meminta warga masyarakat tidak perlu takut untuk menjalankan aktivitas seperti biasa, Rabu (22/5/2019) besok.

Penulis: Wahyu Aji Tribun Jakarta | Editor: Erik Sinaga
Surya/Hayu Yudha Prabowo
Personel Wanteror Brimob membebaskan sandera dalam peragaan sistem keamanan kota (Sispamkota) Pemilihan Umum (Pemilu) di Simpang Balapan, Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (11/4/2019). Peragaan Sispamkota menjelang Pemilu ini untuk meningkatkan kesiapsiagaan personel Polres Malang Kota dan instansi lainnya menghadapi potensi kerusuhan yang bisa saja terjadi. 

Ia juga menyebut akan berangkat ke Jakarta membawa selembar baju dan sorban biru yang berarti jenazah yang kembali.

"Catat.... Siapapun yang dimenangkan oleh KPU 22 Mei 2019 yang akan datang.... Benturan dan kerusuhan tetap akan terjadi dan yakinlah bahwa korban tidak akan sedikit...," sambung IR dalam unggahannya.

Ia kemudian memberikan pesan kepada orang yang membaca unggahannya.

"Jika kalian tak memiliki nyali lebih baik minggir dan sembunyilah karena kalian bisa menjadi korban berikutnya..... Ini bukan pilihan tapi perintah," ujarnya.

Selain itu, ia juga menandakan unggahannya dari mujahid.

4. Waketum PAN imbau kadernya tak ikut people power

Waketum PAN Bara Hasibuan.
Waketum PAN Bara Hasibuan. (Chaerul Umam/Tribunnews.com)

Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan menilai, saat ini seluruh elite partai politik sebaiknya mengimbau kepada para kadernya agar menciptakan suasana yang kondusif dalam menyikapi hasil Pilpres 2019.

Ia juga mengimbau agar kader PAN tidak terlibat dalam gerakan-gerakan bersifat destruktif yang muncul pada saat pengumuman hasil Pemilu 2019.

"Saya pikir bagaimana masing-masing partai memberikan imbauan kepada para anggotanya untuk tidak ikutan gerakan apapun itu namanya."

"People power atau yang sudah berganti nama," ujar Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2019).

"Intinya tidak ikut gerakan-gerakan yang menimbulkan keresahan dan kerusakan, yang pada akhirnya akan menimbulkan setback (kemunduran) besar bagi demokrasi kita."

"Itu adalah tanggung jawab partai masing-masing," tutur dia.

5. Demokrat tak akan ikut aksi massa

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat (PD) Hinca Panjaitan memberikan keterangan kepada wartawan terkait surat Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono yang mengkritik konsep kampanye akbar Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019). Partai Demokrat menegaskan masih solid mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat (PD) Hinca Panjaitan memberikan keterangan kepada wartawan terkait surat Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono yang mengkritik konsep kampanye akbar Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019). Partai Demokrat menegaskan masih solid mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019. (Tribunnews/JEPRIMA)

Partai Demokrat memastikan tidak akan terlibat jika ada aksi massa pada 22 Mei 2019 yang akan menolak atau mempersoalkan hasil Pemilu 2019.

"Saya pastikan dari Partai Demokrat ndak ikut itu," kata Sekjen Demokrat, Hinca Panjaitan.

Hinca mengatakan, jika terdapat dugaan kecurangan dalam pemilu, Demokrat memilih untuk mengikuti alur konstitusional melalui pengaduan kepada Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi.

Menurut dia, selama ini Demokrat mendukung penuh pelaporan dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan BPN Prabowo-Sandiaga kepada Bawaslu sebab itu adalah jalur yang konstitusional.

Terkait koalisi, ia menekankan, Demokrat tetap akan berada dalam koalisi partai politik pendukung Prabowo-Sandi hingga hasil akhir penghitungan suara pemilu diumumkan pada 22 Mei 2019.

6. PDIP tak akan kerahkan massa

Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto
Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto (Dennis Destryawan)

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto juga memastikan partainya tak akan menggerakkan massa saat KPU mengumumkan hasil Pilpres 2019 pada 22 Mei 2019.

"PDI Perjuangan menegaskan tidak akan melakukan konsentrasi massa pada tanggal 22 Mei 2019 tersebut," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Senin (20/5/2019).

"Massa riil itu ya rakyat sendiri. Puncak rekapitulasi nasional tersebut harus menjadi bagian instrumen peningkatan demokrasi Indonesia," lanjut dia.

Menyikapi kelompok yang hendak berdemonstrasi di depan Kantor KPU saat pengumuman hasil Pilpres 2019, Hasto mengatakan, hal tersebut merupakan dinamika politik yang menjadi bagian dari pendewasaan demokrasi di Indonesia. 

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved