Pemkot Tangerang Vs Kemenkumham

Setop Layanan Publik di Kantor-kantor Kemenkumham, Wali Kota Tangerang Dinilai Telantarkan Warganya

Keputusan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah tentang pemutusan pelayanan publik di kantor-kantor milik Kemenkumham menuai kontroversi.

Setop Layanan Publik di Kantor-kantor Kemenkumham, Wali Kota Tangerang Dinilai Telantarkan Warganya
TRIBUNJAKARTA.COM/EGA ALFREDA
Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah saat menghadiri pameran foto bertajuk Cinta Negeriku di Tangerang City Mall, Senin (13/8/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG - Keputusan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah tentang pemutusan pelayanan publik di kantor-kantor milik Kemenkumham menuai kontroversi.

Terhitung sejak Senin (16/7/2019) pelayanan fasilitas umum di kantor Kemenhumkam mulai diputus dari pelayanan sampah, penerangan jalan umum (PJU) hingga sistem drainase.

Atas keputusannya itu, Arief dikecam banyak pihak seperti yang diungkapkan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama Kemenkumham Bambang Wiyono.

Selesai melaporkan dugaan penyalahgunaan lahan oleh Arief ke Polres Metro Tangerang Kota, Bambang mengatakan bahwa Arief dinilai mengabaikan warganya sendiri.

"Beliau kurang menyadari bahwa semua yang dilakukan itu kan untuk kepentingan publik, kepentingan rakyat dan masyarakatnya, orang-orang yang di Lapas, Imigrasi, dan lainnya itu kan masyarakatnya beliau," kata Bambang, Selasa (16/7/2019).

Sebab, kata dia, banyak warga Tangerang yang memang harusnya dirugikan seperti bau busuk sampah yang menggunung, jalan yang gelap dan lain sebagainya.

"Ini berdasarkan UU pelayanan publik kan juga menyalahi aturan, dan Ombudsman juga sudah menegur, pak Bambang dari wilayah Provinsi Banten itu sudah memberikan teguran bahwa fungsi-fungsi pelayanan publik itu harus dilakukan," papar Bambang.

Sebelumnya, memang memutus pelayanan publik ke komplek Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) dan Komplek Pengayoman yang ada di Kota Tangerang.

Arief sempat mengeluarkan surat perintah yang tertuang Nomor 593/2341-Bag.Hukum/2018 yang ditandatangani 10 Juli 2019, terkait kebijakan Pemerintah Kota Tangerang.

Halaman
12
Penulis: Ega Alfreda
Editor: Y Gustaman
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved