Politikus PSI Soal Polemik Pin Emas dan Gaji Anggota DPRD DKI, Bedakan Anggaran dan Hak

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih PSI, William Aditya Sarana, mengatakan akan menolak pin emas sebagai simbol pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta.

William, sapaannya, menyebut gaji anggota DPRD DKI Jakarta itu adalah hak yang harus dipenuhi negara.

"Pin Emas itu mahal, kami akan tolak. Dan soal gaji anggota DPRD, kita harus tahu mana anggaran dan hak. Gaji, itu hak yang harus dipenuhi negara," kata William, di area kantor DPRD DKI Jakarta, Senin (25/8/2019).

Dia melanjutkan, pemerintah provinsi DKI Jakarta harus membedakan antara tunjangan, gaji, dan sebagainya.

Karenanya, kata William, tak ada korelasinya antara penolakan pin emas dengan tak menerima gaji anggota DPRD DKI.

"Bedakan mana gaji dan tunjangan, itu hak. Harus dibedakan perbedaan yang sangat fundamental. Pin emas itu pemborosan, tidak ada sangkut pautnya dengan gaji," tuturnya.

William melanjutkan, pin emas merupakan benda yang mahal dan itu tindakan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Sebabnya, kata William, ayat dalam peraturan Menteri dalam negeri (Permendagri) pun mengatakan pemberian pin emas kepada anggota DPRD baru tidak wajib.

"Pemborosan, karena PIN yang berbahan emas ini tidak wajib dan ada Permendagrinya," ujar William.

Kata William, bahan pin emas tidak melulu harus berbahan emas asli.

William menyebut, sebaiknya pin emas itu menggunakan bahan kuningan lantaran harganya lebih terjangkau.

"Karena harganya lebih murah dan tidak menghina masyarakat," imbuhnya.

Sekali lagi, kata dia, kalaupun nantinya PSI Jakarta menerima pin emas, maka akan segera dikembalikan.

"Kami hari ini akan dilantik. Kalaupun akhirnya diberikan pin emas, kami akan mengembalikan," jelasnya.