Politikus PSI Soal Polemik Pin Emas dan Gaji Anggota DPRD DKI, Bedakan Anggaran dan Hak

Staf Ahok Menolak

Staf Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Ima Mahdiah (27), masuk dalam 106 anggota terpilih DPRD DKI Jakarta Periode 2019-2024.

Munculnya penganggaran pin emas tak masuk akal sehingga Ima Mahdiah memprotesnya.

Saat dihubungi TribunJakarta.com pada Selasa (20/8/2019), Ima Mahdiah hanya sekali saja menggunakan pin emas tersebut saat pelantikan.

Ima Mahdiah meminta ke depannya anggaran pin emas perlu dievaluasi.

Seharusnya pin berbahan kuningan sudah cukup karena tak akan mengurangi esensi anggota dewan.

"Saya pribadi sih cuma akan saya pakai sekali saja di pelantikan," ungkap Ima.

"Pin dengan bahan kuningan sudah cukup menurut saya, karena tak akan mengurangi esensi apapun sebagai anggota dewan," Ima menambahkan.

Andai pin emas seharga jutaan rupiah itu boleh dijual, Ima Mahdiah mengaku hasilnya akan digunakan untuk membantu orang di aplikasi Jangkau.

Aplikasi yang didirikan Ahok ini untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Ima Mahdiah mendorong agar tak ada anggaran yang sifatnya berlebihan seperti saat ini.

"Saya mau jual dan uangnya mending saya pakai untuk bantu orang/lansia di @IdJangkau jelas lebih berfaedah," aku dia.

Namun, jika pin emas tak boleh dijual Ima Mahdiah akan membalikkannya ke Sekretariat DPRD.

"Kalau ternyata enggak boleh dijual, saya mau balikin saja ke sekertariat DPRD."

"Saya jadi anggota DPRD bukan untuk mengejar kemewahan seperti itu," ia menegaskan. 

Ia punya alasan kenapa pin emas tak diadakan lagi karena penghasilan anggota DPRD DKI Jakarta dari gaji dan tunjangan yang diterima sudah lebih dari cukup.

Ketika disinggung apakah zaman Ahok memimpin ada juga pengadaan serupa, Ima Mahdiah belum mengeceknya.

"Saya belum cek perbedaannya di zaman bapak (Ahok) dengan sekarang. Tapi, menurut saya kita kan di DPRD sudah cukup di gaji dan ada beberapa tunjungan juga."

"Kalau untuk pin emas sendiri lebih baik kita alokasi anggarannya untuk ke tempat lain," Ima Mahdiah menambahkan.

PSI Pilih PIN Replika

Penolakan yang sama disampaikan Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Rian Ernest.

PSI mengirimkan delapan wakilnya sebagai anggota terpilih DPRD DKI Jakarta Periode 2019-2024.

Ia menegaskan PSI menolak pin emas yang sudah dianggarkan untuk 106 anggota dewan.

PSI lebih memilih membeli replika pin DPRD DKI dari online shop lantaran harganya lebih terjangkau.

"Replika banyak kok di online shop banyak sekali," ucap Rian Ernest saat dihubungi terpisah, Selasa (20/8/2019).

Lebih memilik pin replika diambil sebagai bukti PSI menolak secara tegas pemberian pin emas bagi anggota DPRD DKI Jakarta.

"PSI menolak penghamburan uang negara, itu saja sih intinya," tegas dia.

Meski demikian, PSI akan mendiskusikan dengan seluruh kader PSI yang terpilih masuk di DPRD DKI Jakarta.

"Kami belum diskusi apakah terima dulu atau kembalikan atau dari awal tidak kita terima," kata Ernest.

"Tapi intinya kami menolak," tambah dia.

Penelusuran TribunJakarta.com di salah satu e-commerce, replika pin DPRD DKI berbahan kuningan diameter 3,5 sentimeter dihargai Rp 195 ribu.

Pin Emas Hak Milik Anggota Dewan

Ketua Fraksi Demokrat-Partai Amanat Nasional DPRD DKI Jakarta, Taufiqqurahman, mengatakan pin emas akan menjadi hak milik anggota dewan.

"Pin dikasih ke semua anggota dan tidak dikembalikan (jadi milik), bukan inventaris Pemda DKI," ucap Taufiqurrahman saat dihubungi TribunJakarta.com, Selasa (20/8/2019).

Pin emas tersebut bisa digunakan setiap hari atau hanya saat menghadiri acara besar seperti rapat paripurna.

"Semua anggota baru dapat pin emas dua buah, ada yang kecil (berat) 5 gram dan yang besar (beratnya) 7 gram," ungkap politikus Demokrat ini.

Sementara itu Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono menyebut pemberian pin emas untuk anggota dewan hal biasa.

"Kebiasaan ketika pelantikan anggota baru, mereka memang mendapatkan dua buah pin," ucap Gembong saat dihubungi, Selasa (19/8/2019).

Tak hanya anggota baru, Gembong menyebut pin emas tersebut juga akan diterima oleh anggota dewan yang kembali terpilih di periode selanjutnya.

"(Anggota lama) dapat juga, kalau tidak salah emas 24 karat. Tapi saya enggak tahu benar atau enggaknya," dia menambahkan.

Terkait anggaran pengadaan pin emas yang nilainya mencapai Rp 1,3 miliar, ia mengaku tidak mengetahuinya.

"Soal besaran anggaran saya enggak tahu, itu Sekwan yang tahu," kata Gembong. (TribunJakarta.com/Kompas.com/Tribunnews.com)

OkCancel